Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Menteri Tak Ada yang Mau Temui Guru Honorer

Kompas.com - 01/11/2018, 18:22 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo mengatakan, Sekretariat Negara sudah mencoba menghubungi sejumlah menteri terkait aksi unjuk rasa guru honorer di Istana, Selasa (30/10/2018) dan Rabu (31/10/2018).

Selain ingin bertemu Jokowi untuk menuntut pengangkatan mereka sebagai pegawai negeri sipil, para guru honorer juga menuntut bertemu dengan tiga menteri terkait.

"Mereka tuntutannya bertemu tiga menteri. Menteri tidak ada yang mau menerima," kata Eko kepada Kompas.com, Kamis (1/11/2018).

Baca juga: Ditanya soal Aksi Guru Honorer di Depan Istana, Ini Respons Jokowi

Ketiga menteri tersebut, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin. 

Sementara tuntutan para guru honor untuk bertemu Jokowi, menurut dia juga tidak bisa dipenuhi. Sebab, Presiden Jokowi tidak bisa bertemu secara dadakan.

"Presiden tidak bisa dadakan begitu. Saya sarankan, kalau misalnya mau ketemu presiden jangan begitu, ajukan surat, ajukan apa," kata Eko.

Alhasil, kata dia, para guru honorer yang melakukan aksi unjuk rasa hanya bertemu dengan perwakilan dari Setneg dan KSP.

Namun, pihak Setneg dan KSP tidak bisa menjanjikan apapun terkait nasib guru honorer karena bukan pengambil keputusan.

Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo tak menjawab saat ditanya soal demo yang dilakukan guru honorer ini.

Ditemui wartawan seusai menghadiri Sains Expo di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Kamis (1/10/2018), Jokowi hanya tersenyum kecil dan berjalan meninggalkan wartawan saat ditanya soal masalah guru honorer.

Diberitakan, guru honorer yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana kecewa karena gagal bertemu Presiden Joko Widodo.

Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, aksi unjuk rasa itu sudah dilakukan sejak Selasa (30/10/2018). Ia mengklaim guru honorer yang ikut aksi mencapai 70.000 orang dari 34 provinsi.

Namun karena tak ada tanggapan Jokowi atau pihak Istana, akhirnya massa pun bermalam disana dengan beralaskan aspal dan beratapkan langit.

"Kami rela tidur di depan Istana, bayar sewa bus jadi lebih mahal hanya karena ingin mendapat jawaban dari Jokowi," kata Titi kepada Kompas.com, Kamis (1/11/2018).

Baca juga: Soal Demo Guru Honorer, Istana Sebut Jokowi Tak Bisa Bertemu Dadakan

Setelah bermalam di seberang Istana, pada Rabu paginya aksi kembali dilanjutkan. Akhirnya, kata dia, perwakilan massa diterima perwakilan Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu sore.

Namun menurut Titi, pihak KSP tak menjanjikan apapun terkait nasib para guru honorer. Permintaan agar para guru honorer bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi atau menteri terkait juga ditolak oleh pihak KSP.

"Kami menolak untuk melanjutkan mediasi dengan mereka karena percuma, tidak ada solusi. Mereka pun tidak tau bagaimana mempertemukan kami dengan Presiden," kata Titi.

Akhirnya, pada Rabu sore itu, para guru honorer terpaksa membubarkan aksi tanpa membawa hasil.

Kompas TV Meski berada di tengah Kota Sorong, Papua Barat masih ada sekolah yang minim tenaga pengajar dan sarana belaja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com