KPU Disarankan Rancang Debat Capres-Cawapres yang Tak Kaku

Kompas.com - 31/10/2018, 16:02 WIB
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil ketika ditemui di D Hotel, Jakarta, Selasa (29/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRPeneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil ketika ditemui di D Hotel, Jakarta, Selasa (29/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Fadli Ramadhani mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya mendesain debat capres dan cawapres yang tak kaku, serta lebih substantif.

Menurut dia, debat capres-cawapres harus lebih mendalami penguasaan substansi terhadap berbagai isu.

“Tidak perlu terlalu saklek  agar bisa digali lebih banyak gagasan pasangan calon terhadap isu, punya narasi sedalam apa, dan punya solusi sekuat apa,” kata Fadli saat ditemui Kompas.com, di Kantor Indonesia Corruption Watch, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Rabu (31/10/ 2018).

Ia mengatakan, debat merupakan bagian penting yang akan memengaruhi pemilih dalam pemilu.

Baca juga: Begini Rancangan Debat Capres-Cawapres yang Disusun KPU

“Pemilih bisa banyak mendengar, melihat, dan membaca interaksi serta program-program dari calon presiden dan wakil presiden,” kata Fadli.

“Makanya bahan-bahan itu harus disiapkan sedalam mungkin oleh KPU dan diberikan kesempatan kepada moderator untuk mendalami jawaban-jawaban, pandangan calon dan tidak berhenti di jawaban atas pertanyaan pertama, kedua,” ujar dia.

Ia juga berharap, moderator debat bisa mendalami apa yang disampaikan pasangan calon.

Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai merancang debat kandidat capres cawapres Pemilu 2019.

Baca juga: Hasto Kristiyanto: Usulan Debat Capres-Cawapres 6 Jam Berlebihan

Selain itu, KPU juga sudah mulai mencari moderator dan panelis debat.

Rencananya, debat akan dilaksanakan sebanyak lima kali. Debat pertama akan digelar pada 2019.

Debat akan diselenggarakan antar capres, antar cawapres, dan antar pasangan calon.

Isu yang diangkat beragam seperti politik, ekomomi, lingkungan, dan lain-lain.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X