Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penundaan Kenaikan Harga Premium Dinilai Bom Waktu

Kompas.com - 18/10/2018, 18:49 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunda kenaikan harga bahan bakar minyak jenis premium pada 10 Oktober 2018 hingga waktu yang tidak ditentukan. Namun, keputusan itu dinilai bisa menjadi bom waktu. Sebab, harga minyak dunia terus naik dan kurs rupiah terhadap dollar AS terus merosot.

"Terkait penundaan ini akan menjadi bom waktu," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Club Gigih Guntoro dalam acara diskusi di Jakarta, kamis (18/10/2018).

Ia mengatakan, dengan penundaan kenaikan harga premium maka Pertamina memikul beban yang besar karena harus menanggung selisih harga akibat harga minyak dunia yang kini sudah 70 dollar per barrel.

Baca juga: Jokowi: Keuntungan Pertamina Tak Signifikan Naik jika Harga Premium Naik

Menurut dia, dengan beban yang besar itu maka keuntungan Pertamina akan terus tergerus. Hal ini dinilai bisa membuat Pertamina tak bisa bergerak strategis untuk berinvestasi.

Padahal, eksplorasi migas membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Gigih berharap pemerintah bisa mencarikan solusi terbaik agar situasi ini bisa ditangani dengan baik. Untuk jangka penjang tutur dia, pemerintah harus menggenjot energi baru terbarukan sebagai alternatif dari energi fosil saat ini.

Di tempat yang sama, Dosen Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dani Setiawan menilai kebijakan pemerintah menunda kenaikan harga premium merupakan hal yang wajar.

Baca juga: Batalkan Kenaikan Harga Premium di Menit Terakhir, Ini Penjelasan Jokowi

Selain pertimbangan ekonomi, pemerintah juga dinilai mempertimbangkan aktor politik. Terlebih saat ini adalah tahun politik.

"Bagi saya dua hal itu bukan sesuatu yang tidak normal dipertimbangkan dalam kebijakan publik. Misalnya ada unsur politik dipertimbangkan karena menjalankan satu kekuasaan juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor politik. Stabilitas politik akan sangat menentukan roda pemerintahan," kata dia.

"Jadi stabilitas politik merupakan variabel penting juga yang harus dilihat bagaimana kebijakan itu bisa diambil atau tidak," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com