Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tinggal Satu Tahun Menjabat, Ini yang Akan Dilakukan Menkumham

Kompas.com - 30/10/2018, 13:32 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memiliki target dalam satu tahun tersisa masa jabatannya. Yasonna ingin jajarannya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya yang dilakukan salah satunya dengan mewujudkan pelayanan publik secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi.

“Kami tinggal sempurnakan program-program yang kami sedang bangun sekarang. Hari ini kita launch data center, seluruh unit terkoneksi dengan data center,” tutur Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly di Kantor Kemenkunham, Jakarta Selatan, Selasa (30/10/2018).

Dengan data center itu, kata Yasonna, mampu memudahkan dan mempercepat pelayanan kepada publik.

Baca juga: Menkumham Optimistis RKUHP Selesai Setelah Pemilu

Yasonna meminta, seluruh aktivitas birokrasi di Kemenkumham dapat disajikan melalui data center yang tepat, akurat, dan akuntabel. Menkumham juga meminta jajaran di Kemenkumham benar-benar memanfaatkan teknologi informasi yang serba canggih saat ini.

“Sekarang harus dipercepat salah satu pelayanan publik, pelaksanaan tugas menggunakan teknologi IT,” kata Yasonna.

Yasonna menambahkan, yang lebih penting yakni meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kemenkumham.

Selain itu, Menkumham juga meminta jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk terus meningkatkan integritas, dan kinerja dalam rangka mendukung suksesnya program pembangunan nasional.

Reward and punisment kita lakukan, kita terus mengembangkan pusat-pusat pendidikan. Seperti di Tangerang akan membuka kampus baru Politeknik untuk Imigrasi dan Pemasyarakatan,” tutur Menkumham.

Baca juga: Peringati HUT ke-73, Menkumham Ingatkan Terus Berinovasi dan Tingkatkan Pelayanan

Yasonna menambahkan, Kemenkumham berupaya untuk membangun Zona Integritas pada satuan kerja. Salah satunya adalah penguatan satuan kerja menuju wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Saya mendengar sedikit bocoran, bahwa satuan kerja yang kita usulkan menjadi WBK/WBBM sepertinya akan ada yang masuk dalam nominasi. Mari kita doakan, semoga cita-cita kita menjadikan satuan kerja di lingkungan Kemenkumham menjadi WBK/WBBM menjadi nyata,” ujar Yasonna.

Kompas TV Apakah telah terjadi ketidakadilan terhadap warga binaan di Lapas Sukamiskin pasca temuan dari Ombudsman pekan lalu?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com