Komnas HAM: Tak Ada Langkah Konkret Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 20/10/2018, 06:40 WIB
Wakil Ketua Komnas HAM, Hairansyah ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua Komnas HAM, Hairansyah ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) menilai bahwa agenda penegakan dan pemenuhan HAM belum mengalami kemajuan selama empat tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Belum tuntasnya sejumlah kasus pelanggaran berat HAM masa lalu menjadi salah satu indikatornya.

Komisioner Komnas HAM Hairansyah mengatakan, mandeknya penuntasan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 disebabkan karena tidak adanya langkah konkret dari Jaksa Agung.

Menurut dia, Jaksa Agung tidak pernah menindaklanjuti upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM.

"Kami sudah melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan HAM namun Jaksa Agung belum melakukan itu. Itu problem besarnya. Harus ditanyakan ke Jaksa Agung kenapa tidak mengikuti mekanisme UU Pengadilan HAM," ujar Hairansyah saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).

Baca juga: Pegiat HAM Kritik Pemerintah soal Penyiksaan oleh Penegak Hukum dan Eksekusi Mati

Hairansyah menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM), Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Berkas penyelidikan Komnas HAM kemudian dilimpahkan ke Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Jaksa Agung berwenang membentuk tim penyidik untuk untuk memeriksa berkas penyelidikan dan meneruskannya ke tahap penuntutan.

Jika kasus tersebut dianggap tidak memenuhi syarat penyidikan maka Jaksa Agung berwenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Namun, kata Hairansyah, selama ini Jaksa Agung tidak pernah membentuk tim penyidik. Sehingga, Komnas HAM tidak mengetahui kekurangan berkas penyelidikan yang telah dikirimkan.

"Sebenarnya sederhana, tindak lanjuti dengan bentuk tim penyidik, kalau ada kekurangan tim penyidik bisa memerintahkan penyelidik untuk menambah kekurangan berkas penyelidikan. Nah itu yang kemudian tidak dijalankan. Akhirnya semuanya menjadi tidak jelas," kata Hairansyah.

"Seharusnya begitu ada berkas (penyelidikan), Jaksa Agung itu membentuk tim penyidik. Itulah yang seharusnya menjadi langkah konkret tindak lanjut sesuai UU. Kan selama ini adanya tim pemeriksa, itu di luar UU," tuturnya.

Sejak 2002, Komnas HAM telah menyerahkan berkas penyelidikan sejumlah kasus pelanggaran berat HAM masa lalu ke Jaksa Agung.

Adapun berkas penyelidikan yang telah diserahkan adalah kasus peristiwa 1965/1966, peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis 1997-1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998-1999, peristiwa Talangsari 1989, peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan peristiwa Wasior Wamena 2000-2003.

Komnas HAM juga menambah tiga berkas kasus pelanggaran berat HAM di Aceh, yakni kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKA dan dan kasus Rumah Gedong yang diserahkan pada 2017-2018.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X