Pegiat HAM Kritik Pemerintah soal Penyiksaan oleh Penegak Hukum dan Eksekusi Mati

Kompas.com - 19/10/2018, 21:48 WIB
Evaluasi 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (19/20/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINEvaluasi 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (19/20/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras) menilai, persoalan hak asasi manusia ( HAM) masih menjadi persoalan bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dua di antaranya adalah terjadinya penyiksaan oleh penegak hukum dan pelaksanaan eksekusi mati.

"Praktik penyiksaan, secara grafik dari tahun ke tahun terus meningkat. Dari sisi pelaku juga tidak berubah," ujar Kepala Divisi Pembelaan HAM Kontras Arif Nur Fikri dalam konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Baca juga: Penegakan HAM Mundur di Era Jokowi, Ini Tanggapan Istana

Menurut Arif, polisi masih mendominasi pelaku praktik penyiksaan. Namun, sayangnya tidak ada evaluasi menyeluruh yang dilakukan pemerintah.

Padahal, polisi memiliki peraturan kapolri yang mengatur tentang larangan penyiksaan. Tetapi, peraturan itu tidak dijalankan oleh polisi dalam penegakan hukum.

Pada 2015-2016, menurut Arif, ada nota kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, nota kesepahaman itu dinilai mandek dan tak efektif.

Sementara itu, terkait eksekusi mati, Kontras menilai Jokowi telah membuat kebijakan yang melanggar HAM. Seruan Jokowi mengenai perang melawan narkoba telah menaikkan angka hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim.

Baca juga: Kasus HAM Masa Lalu Disebut Harus Dituntaskan Lewat Mekanisme Yudisial

Bukannya memberikan pembelajaran atau efek jera bagi masyarakat, pemerintah dinilai mengajari masyarakat bahwa seolah-olah hukuman mati adalah sesuatu yang wajar dan tidak melanggar HAM.

Menurut Kontras, di Indonesia sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak hidup seseorang yang sifatnya mutlak. Hak tersebut tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Nasional
KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

Nasional
Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Nasional
Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Nasional
BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

Nasional
Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

BrandzView
BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Nasional
KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X