Penegakan HAM Mundur di Era Jokowi, Ini Tanggapan Istana

Kompas.com - 19/10/2018, 16:50 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki ketika ditemui usai acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (HNKTN) 2017, di Aula Pemerintah Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKepala Staf Kepresidenan Teten Masduki ketika ditemui usai acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (HNKTN) 2017, di Aula Pemerintah Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki merespons pernyataan Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid yang mengatakan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) selama pemerintahan Joko Widodo mengalami kemunduran.

Teten mengatakan, pemahaman seperti itu perlu diluruskan.

"Saya respek dengan personal Usman. Tapi, saya berharap Usman melihat permasalahan HAM secara lebih maju sekaligus bagaimana dinamika pemenuhan HAM saat ini," ujar Teten kepada Kompas.com, Jumat (19/10/2018).

Pertama, Teten menyoroti pernyataan Usman yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi lebih mementingkan agenda pembangunan ekonomi dan mengesampingkan agenda penegakan HAM dan demokrasi.

Baca juga: Kontras: 6 Rencana Aksi HAM Gagal Dijalankan Pemerintahan Jokowi-JK

Teten mengatakan, pemahaman Usman mengenai HAM khususnya, masih terpaku pada terminologi klasik HAM.

HAM dipandang hanya soal hak sipil dan politik. Padahal, lanjut Teten, HAM juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya.

"Pemikiran Usman, memisahkan hak-hak sipil politik dengan hak-hak ekonomi, sosial, kesehatan, hak hidup layak dan kebudayaan secara kaku. Padahal, kedua kategori hak tersebut saling terkait dan bergantung," ujar Teten.

Saat ini, pemerintahan Jokowi berupaya penuh memenuhi hak masyarakat terhadap akses pendidikan, kesehatan hingga hak terhadap penikmatan atas pembangunan itu sendiri.

"Penekanan Pak Jokowi pada pembangunan infrastruktur seharusnya dipahami juga sebagai pemenuhan atas hak atas pendidikan, kesehatan, hidup yang layak dan hak atas pembangunan itu sendiri. Memangnya, orang di luar Jawa tidak punya hak atas pembangunan?" ujar Teten.

Ia mengatakan, jika Usman tetap menuntut pemerintahan Jokowi harus memenuhi hak sipil dan politik, maka seluruh unsur HAM pasti akan mendapat gilirannya untuk jadi program pemerintah.

Baca juga: Tak Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Diselesaikan Presiden Jokowi

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Nasional
Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Nasional
Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Nasional
Long Covid Mengintai 'Survivor' Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Long Covid Mengintai "Survivor" Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Nasional
Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Nasional
Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Nasional
Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Nasional
BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Di Lumajang, Doni Monardo Sampaikan Pesan Presiden: Keselamatan Rakyat Hukum yang Tertinggi

Di Lumajang, Doni Monardo Sampaikan Pesan Presiden: Keselamatan Rakyat Hukum yang Tertinggi

Nasional
Ustaz Maaher Jadi Tersangka karena Twit Menghina Habib Luthfi bin Yahya

Ustaz Maaher Jadi Tersangka karena Twit Menghina Habib Luthfi bin Yahya

Nasional
UPDATE 3 Desember: Ada 77.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: Ada 77.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bersahabat dengan Bencana, Seruan Andi Mallarangeng hingga Jokowi

Bersahabat dengan Bencana, Seruan Andi Mallarangeng hingga Jokowi

Nasional
Sebaran 8.369 Kasus Covid-19, Tertinggi Papua

Sebaran 8.369 Kasus Covid-19, Tertinggi Papua

Nasional
Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Ungkap Kondisinya

Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Ungkap Kondisinya

Nasional
OTT, KPK Tangkap Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo

OTT, KPK Tangkap Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X