Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Klarifikasi soal Hoaks Dana Awal Kampanye Mencapai Rp 180 M

Kompas.com - 18/10/2018, 16:30 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menegaskan, informasi yang beredar di dunia maya terkait dana awal kampanye PSI sekitar Rp 180 miliar adalah hoaks.

Ia mengakui bahwa angka tersebut sempat muncul lantaran ada kesalahan penulisan data ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kesalahan itu yang membuat laporan dana awal kampanye PSI terkesan membengkak.

"Data yang sudah kami masukkan ke KPU adalah sejumlah Rp 4,9 miliar. Jadi bukan Rp 180 miliar. Ini perlu kami klarifikasi karena di luar sana sudah banyak fitnah tanpa ada keinginan untuk klarifikasi atau konfirmasi ke KPU, atau bertanya kepada kami," kata Raja dalam konferensi pers di DPP PSI, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Baca juga: Galang Dana Kampanye Rp 1 Miliar, Ini yang Dilakukan Caleg PSI

"Kami seolah-olah digoreng bahwa partai baru punya uang sedemikian banyak siapa nih cukong di belakangnya. Ini partai baru kita dirikan secara partisipatif partai baru yang kita kelola secara transparan dan akuntabel," lanjutnya.

Sementara itu, Bendahara Umum PSI Suci Mayang Sari mengklarifikasi bagaimana awal mula hoaks itu muncul.

Pada 23 September 2018, kata Suci, PSI menyerahkan berkas Laporan Dana Awal Kampanye (LDAK) ke KPU.

Dalam laporan tersebut ada kesalahan penggunaan tanda titik dan koma pada dana awal seorang caleg PSI bernama Robert Soter Marut. Dana awal caleg tersebut nominalnya adalah Rp 180.000.000,210.

Namun dalam proses input data, tanda koma sebelum angka 210 menggunakan tanda titik. Sehingga dana kampanye terkesan bertambah menjadi sekitar Rp 180 miliar.

"Malam itu juga PSI secara lisan telah menyampaikan adanya kesalahan data dan akan merevisinya," kata Suci.

Pada 26 September 2018, PSI telah menyampaikan revisi laporan tersebut.

Pada 28 September 2018, KPU mengumumkan secara resmi LDAK seluruh partai, di mana jumlah dana awal kampanye PSI sudah sesuai dengan revisi yang diberikan.

"16 Oktober 2018, PSI diserang soal dana kampanye dengan merujuk pada data awal yang salah," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com