Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu WNI di Singapura, Ma'ruf Amin Minta Tak Ada Perpecahan meski Beda Pilihan Politik

Kompas.com - 17/10/2018, 10:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin berpesan kepada WNI di Singapura agar menghindarkan perpecahan dalam menyongsong Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Ma'ruf saat bertemu perwakilan masyarakat Indonesia di KBRI Singapura.

Ma'ruf ke Singapura dalam rangka memenuhi undangan S Rajaratnam School of International Studies Nanyang Technological University sebagai dosen tamu.

Ia dijadwalkan menyampaikan kuliah umum ihwal Islam Moderat dan Ekonomi Berkeadilan pada Rabu (17/10/2018).

"Agar bisa mencerminkan wajah Indonesia yang rukun, santun, dan bersahabat, saya berharap, terutama dalam menghadapi Pilpres yang akan datang, tidak terjadi konflik akibat perbedaan pilihan. Sehingga dapat menjaga keutuhan dan perilaku terpuji sebagai bangsa besar," kata Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Rabu (17/10/2018).

Baca juga: Temui Lee Hsien Loong, Maruf Amin Berharap Hubungan Indonesia-Singapura Makin Erat

Ia mengatakan, upaya menjaga persatuan di kalangan WNI di Singapura penting untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia-Singapura yang telah terbangun selama ini. Apalagi saat ini jumlah WNI di Singapura mencapai 200.000 orang.

Terkait rencana kuliah umumnya, Ma’ruf memberikan cuplikan. Ia mengatakan, sejatinya, Islam moderat sejak awal menjadi paham yang dianut sebagian besar bangsa Indonesia.

Dengan pandangan Islam yang moderat itu, kalangan Islam dan kalangan nasionalis bisa menyatu dengan menyepakati Pancasila dan UUD 1945 sehingga melahirkan NKRI.

Baca juga: Kata Djarot, Ahok Dukung Keputusan Jokowi Pilih Maruf Amin

Namun, lanjut Ma'ruf, dalam perkembangannya, menguat tantangan dari paham keagamaan ekstrem, bahkan cenderung teroris. Terutama setelah munculnya ISIS pada 2014.

Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mengembalikan dan menguatkan lagi paham Islam moderat yang sesuai dengan prinsip berbangsa dan bernegara.

"Istilah saya, ar-ruju’ ilal mabda’, kembali ke basic, ke pangkal lagi, seperti waktu pendiri bangsa mendirikan NKRI,” kata Ma’ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com