Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem: Punya Presiden Baik Tidak Cukup, Harus Didukung Parlemen

Kompas.com - 16/10/2018, 22:59 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengimbau pemilih untuk memberikan atensi yang sama terhadap Pemilu, baik untuk Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif.

Titi mengingatkan, pada 17 April 2019 mendatang, Pemilu bukan hanya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga serentak untuk memilih anggota legislatif, baik DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.

Imbauan tersebut muncul lantaran ruang publik saat ini lebih banyak dipenuhi dengan pembahasan soal Pemilu Presiden. Dikhawatirkan, hal itu akan mengesampingkan perhatian pemilih terhadap Pemilu Legislatif.

"Dalam pelaksanaan pemilu serentak, maka pemilih sejak awal perlu memberikan atensi yang sama juga kepada Pemilu Legislatif. Sekarang ini kan tantangannya di Pemilu, atensi pemilih dan ruang publik kita lebih banyak didominasi oleh isu Pemilu Presiden," kata Titi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/10/2018).

Baca juga: Komisi II DPR Usul Dana Saksi Pemilu Ditanggung Pemerintah Sepenuhnya

Padahal, menurut Titi, untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik tidak cukup dengan memilih Presiden yang sesuai dengan harapan, tetapi Parlemen juga dibutuhkan supaya Presiden dapat bekerja dengan baik.

Oleh karenanya, penting juga dilakukan pencermatan terhadap calon legislatif supaya nantinya Parlemen diisi oleh para wakil rakyat yang memang diharapkan oleh pemilih.

"Padahal punya Presiden yang baik saja tidak cukup, tetapi harus didukung oleh parlemen yang juga sama baiknya. Kita juga harus memberikan perhatian, atensi, dan juga pencermatan pada para caleg yang akan menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD," ujarnya.

Titi juga mengimbau, pemilih tidak terlalu terpengaruh pada perdebatan ataupun isu-isu di media sosial yang hanya berfokus pada Pemilu Presiden. Hal itu, kata dia, bisa mengalihkan perhatian pemilih dari Pemilu Legislatif.

"Jadi jangan terlalu terpengaruh pada perdebatan di medsos ataupun di ruang publik kita yang mengalihkan perhatian kita dari Pemilu Legislatif. Jadi seolah-olah 2019 itu hanya soal presiden, jangan seperti itu," tandasnya.

Tahapan Pemilu 2019 memasuki masa kampanye sejak 23 September 2018 lalu. Kampanye akan berakhir pada 13 April 2019.

Sementara hari pemungutan suara dilangsungkan 17 April 2019, serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif, baik DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com