Meutya Hafid: Menyakitkan, Politisi dan Pimpinan DPR Tak Paham UU ITE

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Meutya Hafid, menyayangkan banyak orang yang belum memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Anggota Komisi I DPR itu tak habis pikir, orang-orang yang tak paham UU ITE ternyata juga mencakup para anggota DPR yang terlibat dalam pembuat undang-undang.

"Menyakitkan bagi kami yang turut membahas UU ini bahwa banyak politisi bahkan ada pimpinan DPR yang tidak memahami UU ITE," ujarnya di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

"Jelas dikatakan dalam UU tersebut bahwa penyebar hoaks atau berita bohong melalui elektronik harus bertanggung jawab secara hukum," sambung politisi Partai Golkar itu.

Baca juga: 4 Anggota DPR Dilaporkan ke MKD Terkait Kebohongan Ratna Sarumpaet

Hal itu disampaikan Meutya menanggapi penyebaran berita bohong terkait pengeroyokan aktivis Ratna Sarumpaet.

Salah satu orang yang menyebarkan hoaks tersebut yakni Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

"Ibu Ratna mungkin tidak dijerat oleh UU ITE karena Ibu Ratna tidak menyebarkan secara elektronik, tapi mereka politisi-politisi yang juga membahas dan juga mengesahkan. Bahkan di meja pimpinan DPR kemudian terlibat melanggar UU dengan saksama," kata dia.

Baca juga: Prabowo Subianto: Saya Minta Maaf

Padahal, ucapnya, saat UU itu dibahas, kontroversi yang terjadi sangat besar. Namun, ia menilai, kini UU itu dengan santai dilanggar oleh orang-orang yang di Parlemen dan tak mau bertanggung jawab.

Ratna Sarumpaet sebelumnya mengakui bahwa dia tidak pernah dianiaya atau dikeroyok. Ia mengaku telah berbohong kepada keluarga dan koleganya.

"Jadi tidak ada penganiayaan. Itu hanya khayalan entah diberikan setan-setan mana dan berkembang seperti itu," ujar Ratna di rumahnya di kawasan Kampung Melayu Kecil V, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2018).

Baca juga: Sandiaga Uno Mengaku Syok Ratna Sarumpaet Berbohong

Setelah pengakuan Ratna tersebut, Prabowo Subianto dan para politisi lainnya kemudian meminta maaf telah menyebarkan kebohongan.

Prabowo mengaku saat itu memercayai apa yang disampaikan kepadanya. Ia mengaku terusik dan khawatir saat melihat kondisi Ratna.

Meski demikian, Prabowo merasa tidak bersalah terkait pernyataannya pada Rabu malam, terkait Ratna.

"Saya tidak merasa berbuat salah, tapi saya akui saya grusah-grusuh (terburu-buru). Tim saya ini baru, baru belajar. Tapi tidak ada alasan kalau kita salah, kita akui salah," ujar Prabowo.

Pimpinan DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon juga meminta maaf.

"Saya menyesalkan dan mengecam sikap Ratna Sarumpaet yang telah berbohong kepada saya, kepada Pak @prabowo, @sandiuno," tulis Fadli dalam akun twitter-nya, @Fadlizon, Rabu (3/10/2018).

"Saya minta maaf kepada publik telah ikut menyampaikan pengakuan Bu RS bahwa ia dianiaya orang yang tak jelas. Hal ini karena menjawab pertanyaan media," tulis Fadli.

Baca juga: Dilaporkan Farhat Abbas ke Polisi, Ini Respons Timses Prabowo-Sandiaga

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam posisi sebagai penyebar kabar bohong atas penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Menurut Dahnil, Prabowo, Sandiaga Uno, dan seluruh tim BPN adalah korban dari kebohongan Ratna Sarumpaet.

Saat Ratna menceritakan soal penganiayaan yang ia alami kepada Prabowo, seluruh Tim BPN berusaha membantu.

Sebab, Ratna juga tercatat sebagai juru kampanye nasional pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

"Jadi kami adalah korban kebohongan, karena Ibu Ratna menyatakan dengan penuh keyakinan ke kami dan tentu kami berusaha membantu beliau karena mereka bagian kami," tuturnya.