Pimpinan Komisi VIII Dukung Pemerintah soal Dana Khusus Bencana Alam

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam merancang anggaran khusus bencana alam. 

Hal itu disampaikan Ace menanggapi rencana pemerintah menganggarkan khusus untuk bencana alam.

"Terkait dengan penganggaran untuk 2019 saya kira kami Komisi VIII pasti akan mendukung kebijakan untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi untuk bencana tersebut," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/10/2018).

Baca juga: Mendikbud: 2.736 Sekolah Terkena Dampak Bencana di Palu dan Donggala

Ia menyatakan, saat ini pemerintah sebetulnya telah menganggarkan dana siap pakai dan bisa digunakan untuk pemulihan daerah yang tertimpa bencana.

Dana sebesar Rp 6,5 triliun itu kini dikelola oleh Kementerian Keuangan dan bisa pula digunakan untuk pemulihan Sulawesi Tengah pasca-bencana.

Selain dana sebesar Rp 6,5 triliun itu, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran operasional untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, Ace mengatakan, alokasi anggaran untuk BNPB di 2018 memang masih sedikit yakni Rp 700 miliar.

"Ya 2018 memang harus kita akui (kecil) karena ini kan menyangkut dana operasional yang dimiliki oleh BNPB. Memang (ke depan) perlu ada perhatian khusus dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi (khususnya) di Sulawesi Tengah," lanjut Ace.

Sebelumnya, diberitakan Pemerintah pusat sedang merancang pos dana khusus untuk bencana alam pada postur APBN.

"Saat ini sedang kami pikirkan, finalkan, dan dimulai pada 2019," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (2/10/2018).