Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB: Tak Ada Kaitan Bantuan Internasional dengan Status Bencana

Kompas.com - 02/10/2018, 20:41 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, kebijakan pemerintah yang menyatakan menerima bantuan internasional pasca-gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, tak membuat status bencana menjadi bencana nasional.

Hingga saat ini, gempa dan tsunami di Sulteng masih berstatus bencana daerah.

"Tak ada kaitan terima bantuan asing dengan tingkat status bencana. Status bencana di Sulteng adalah bencana daerah, bukan bencana naisonal," kata Sutopo di Kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (2/10/2018).

Baca juga: Sudah 1.234 Orang Tewas, Kenapa Gempa Sulteng Tak Jadi Bencana Nasional?

Sutopo menjelaskan, sebuah bencana disebut sebagai bencana nasional jika seluruh daerah terdampak menjadi kolaps, meliputi fasilitas umum, bangunan, hingga sistem pemerintahan.

Di Indonesia, keadaan tersebut pernah terjadi ketika gempa dan tsunami Aceh tahun 2004.

Sementara, di Sulawesi Tengah, pemerintah daerah masih bisa berjalan pasca-gempa dan tsunami yang terjadi pada 28 September 2018.

Sutopo menambahkan, yang paling penting bukan pernyataan status bencananya, melainkan penanganan bencana tersebut.

Baca juga: Luhut: Gempa dan Tsunami di Sulteng Tak Ditetapkan Bencana Nasional

"Dan saya tekankan, Pemerintah Indonesia potensi nasional masih sanggup mengatasi penanganan darurat becana di Sulteng. Termasuk dalam merehab dan rekonstruksinya," kata Sutopo.

Gempa dan tsunami yang terjadi di Kota Palu dan Donggala, Jumat (28/9/2018) pukul 17.02 WIB, menimbulkan korban jiwa dan sejumlah kerusakan.

Menurut data yang dirilis BNPB, hingga Selasa (2/10/2018) pukul 13.00 WIB, tercatat 1.234 orang meninggal dunia.

Selain itu, sebanyak 799 orang mengalami luka berat, dan 99 orang dilaporkan hilang. Dilaporkan pula, 65.773 unit rumah rusak.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Bantuan Untuk Donggala-Palu

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com