Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Sebut Menkopolhukam Akan Koordinasikan Bantuan Negara Lain untuk Gempa Palu

Kompas.com - 01/10/2018, 11:17 WIB
Reza Jurnaliston,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut Presiden Joko Widodo telah memberikan restu masuknya bantuan internasional untuk membantu kebutuhan para korban gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah.

"Saya baru saja japri (komunikasi langsung) dengan Bu Menlu (Retno Marsudi) di NY (New York), beliau [Menlu] mengatakan, Presiden telah menyatakan menerima bantuan internasional sesuai kebutuhan kita. Artinya kita welcome dengan tawaran internasional," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan BNPB Sutopo Purwo Nugroho, yang dikutip dari akun media sosial Twitter-nya, @Sutopo_PN, Senin (1/10/2018).

Sutopo mengatakan, perihal pengaturan secara teknis akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

"Menkopolhukam akan mengatur. BNPB dan Kemenlu sedang mempersiapkan mekanismenya," tutur Sutopo.

Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Skala Operasi Bantuan di Palu dan Donggala

Hal yang sama sebelumnya juga disampaikan oleh Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong.

"Semalam, Presiden Jokowi mengizinkan kami untuk menerima bantuan internasional sebagai bantuan mendesak terhadap bencana (gempa dan tsunami di Sulteng)," tulis Thomas Lembong di akun twitter resminya @tomlembong, Senin (1/9/2018).

Thomas mengatakan, pihaknya akan mengoordinasikan bantuan yang datang dari sektor swasta dari seluruh negara di dunia.

Thomas juga meninggalkan kontak yang dapat dihubungi apabila ada pihak swasta asing yang hendak menyalurkan bantuannya.

"Hubungi saya lewat media sosial atau email tom@bkpm.go.id," tulis Thomas.

Baca juga: Indonesia Terbuka Terima Bantuan Negara Lain Atasi Bencana di Sulteng


Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo yang diikuti tsunami terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat lalu.

Data sementara hingga Minggu siang jumlah korban tewas dalam bencana itu tercatat 832 orang.

Gempa dan tsunami ini sebelumnya memang menjadi sorotan dunia internasional. Sejumlah negara sudah bersedia menyalurkan bantuan.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam wawancaranya di program Insider ABC mengatakan, telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo.

Dia mengaku sudah menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menyikapi bencana gempa bumi dan tsunami.

Sementara Uni Eropa memutuskan untuk memberi bantuan kemanusiaan sebesar 1,5 juta euro atau sekitar Rp 26 miliar untuk Indonesia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com