Kompas.com - 01/10/2018, 10:31 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2018)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera meningkatkan skala operasi bantuan atau pertolongan bagi warga Palu dan Donggala yang terdampak gempa dan tsunami.

Bambang mengaku prihatin melihat sejumlah warga kota Palu yang harus tidur di pinggir jalan tanpa alas dan penutup. Selain itu, banyak pasien juga masih dirawat di ruang terbuka.

"Fakta itu membuktikan bahwa warga dan para korban luka sangat membutuhkan tenda dan selimut. Regu penolong hendaknya segera berupaya menyediakan kebutuhan ini," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/10/2018).

Baca juga: [HOAKS] Gempa Susulan Berpotensi Tsunami di Wilayah Sulawesi

Apalagi, lanjut Bambang, warga yang trauma akan gempa susulan belum berani kembali ke rumah. Kemungkinan besar mereka akan terus berada di luar rumah selama beberapa hari ke depan, sehingga tenda dan selimut sangat mereka perlukan, terutama di malam hari.

"Berdasarkan fakta kerusakan akibat gempa dan tsunami, pimpinan DPR mendorong agar skala operasi bantuan dan pertolongan patut ditingkatkan. Sebab, pekerjaan yang ditangani sangat beragam, sementara jumlah warga yang memerlukan pertolongan sangat banyak," ucap politisi Partai Golkar ini.

Kebutuhan yang dirasakan sangat mendesak, lanjut Bambang, adalah mendirikan rumah sakit sementara atau darurat, serta menyediakan ruang yang layak untuk menampung anak-anak. Pekerjaan lainnya yang juga mendesak adalah pemakaman untuk ratusan korban jiwa yang meninggal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Gempa dan Tsunami Sulteng, Salurkan Bantuan Anda ke Dana Kemanusiaan Kompas

Bambang mengakui beberapa pekerjaan menjadi tidak mudah dilaksanakan karena kesulitan akses menyalurkan bantuan, ketiadaan daya listrik dan lumpuhnya sarana telekomunikasi.

"Karena alasan-alasan itulah perlunya meningkatkan skala operasi bantuan bagi warga terdampak gempa dan tsunami di Palu dan Donggala," kata dia.

Menurut mantan Ketua Komisi III DPR ini, TNI dan Polri sangat berpengalaman untuk melaksanakan operasi bantuan seperti itu. Karena itu, Panglima TNI dan Kapolri diharapkan bisa mengerahkan lebih banyak prajurit ke lokasi bencana untuk membantu warga, dengan mendirikan tenda-tenda darurat hingga rumah sakit sementara.

Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 yang diikuti tsunami terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat lalu.

Data sementara hingga Minggu siang jumlah korban tewas dalam bencana itu tercatat 832 orang.

Masa tanggap darurat telah ditetapkan selama 14 hari, sejak 28 September 2018 hingga 11 Oktober 2018.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siapkan Anggaran Rp 1,3 Triliun, Jokowi Minta Limbah Medis Segera Dimusnahkan

Siapkan Anggaran Rp 1,3 Triliun, Jokowi Minta Limbah Medis Segera Dimusnahkan

Nasional
Panglima TNI Minta Danlanud dan Dansatpom JA Dimara Merauke Dicopot

Panglima TNI Minta Danlanud dan Dansatpom JA Dimara Merauke Dicopot

Nasional
Waketum PAN Minta Fasilitas Isoman DPR di Hotel Dibatalkan

Waketum PAN Minta Fasilitas Isoman DPR di Hotel Dibatalkan

Nasional
Jaksa Tuntut Hak Politik Juliari Batubara Dicabut 4 Tahun

Jaksa Tuntut Hak Politik Juliari Batubara Dicabut 4 Tahun

Nasional
Fasilitas Isoman DPR di Hotel Berbintang Dinilai Bisa Timbulkan Kecemburuan Sosial

Fasilitas Isoman DPR di Hotel Berbintang Dinilai Bisa Timbulkan Kecemburuan Sosial

Nasional
Menteri LHK: Limbah Medis Covid-19 Tak Boleh Dibuang ke TPA, Bisa Kena Sanksi

Menteri LHK: Limbah Medis Covid-19 Tak Boleh Dibuang ke TPA, Bisa Kena Sanksi

Nasional
Ketua Satgas: PPKM Mikro Ujung Tombak Pengendalian Covid-19

Ketua Satgas: PPKM Mikro Ujung Tombak Pengendalian Covid-19

Nasional
Menko Polhukam Ingatkan Prajurit TNI Harus Bersikap Humanis kepada Masyarakat

Menko Polhukam Ingatkan Prajurit TNI Harus Bersikap Humanis kepada Masyarakat

Nasional
Kemenag Bahas Surat Edaran Kebijakan Umrah Arab Saudi dengan Instansi Lain

Kemenag Bahas Surat Edaran Kebijakan Umrah Arab Saudi dengan Instansi Lain

Nasional
Ketua DPR: Kekerasan Aparat terhadap Rakyat Tak Boleh Dibenarkan

Ketua DPR: Kekerasan Aparat terhadap Rakyat Tak Boleh Dibenarkan

Nasional
Kasus Korupsi Bansos, Juliari Juga Dituntut Ganti Kerugian Negara Rp 14,597 Miliar

Kasus Korupsi Bansos, Juliari Juga Dituntut Ganti Kerugian Negara Rp 14,597 Miliar

Nasional
Sayangkan Vandalisme Baliho Puan, Wakil Ketua DPR Serahkan ke Penegak Hukum

Sayangkan Vandalisme Baliho Puan, Wakil Ketua DPR Serahkan ke Penegak Hukum

Nasional
Menurut WHO, Ini Bedanya Varian Delta dengan Delta Plus

Menurut WHO, Ini Bedanya Varian Delta dengan Delta Plus

Nasional
Menteri LHK: Pemerintah Daerah Jangan Lengah Soal Limbah Medis Covid-19

Menteri LHK: Pemerintah Daerah Jangan Lengah Soal Limbah Medis Covid-19

Nasional
Epidemiolog Sebut Rendahnya Testing Covid-19 Berdampak ada Peningkatan Kasus Kematian

Epidemiolog Sebut Rendahnya Testing Covid-19 Berdampak ada Peningkatan Kasus Kematian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X