BNPB Sebut Menkopolhukam Akan Koordinasikan Bantuan Negara Lain untuk Gempa Palu

"Saya baru saja japri (komunikasi langsung) dengan Bu Menlu (Retno Marsudi) di NY (New York), beliau [Menlu] mengatakan, Presiden telah menyatakan menerima bantuan internasional sesuai kebutuhan kita. Artinya kita welcome dengan tawaran internasional," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan BNPB Sutopo Purwo Nugroho, yang dikutip dari akun media sosial Twitter-nya, @Sutopo_PN, Senin (1/10/2018).

Sutopo mengatakan, perihal pengaturan secara teknis akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

"Menkopolhukam akan mengatur. BNPB dan Kemenlu sedang mempersiapkan mekanismenya," tutur Sutopo.

Hal yang sama sebelumnya juga disampaikan oleh Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong.

"Semalam, Presiden Jokowi mengizinkan kami untuk menerima bantuan internasional sebagai bantuan mendesak terhadap bencana (gempa dan tsunami di Sulteng)," tulis Thomas Lembong di akun twitter resminya @tomlembong, Senin (1/9/2018).

Thomas mengatakan, pihaknya akan mengoordinasikan bantuan yang datang dari sektor swasta dari seluruh negara di dunia.

Thomas juga meninggalkan kontak yang dapat dihubungi apabila ada pihak swasta asing yang hendak menyalurkan bantuannya.

"Hubungi saya lewat media sosial atau email tom@bkpm.go.id," tulis Thomas.

Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo yang diikuti tsunami terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat lalu.

Data sementara hingga Minggu siang jumlah korban tewas dalam bencana itu tercatat 832 orang.

Gempa dan tsunami ini sebelumnya memang menjadi sorotan dunia internasional. Sejumlah negara sudah bersedia menyalurkan bantuan.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam wawancaranya di program Insider ABC mengatakan, telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo.

Dia mengaku sudah menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menyikapi bencana gempa bumi dan tsunami.

Sementara Uni Eropa memutuskan untuk memberi bantuan kemanusiaan sebesar 1,5 juta euro atau sekitar Rp 26 miliar untuk Indonesia.