Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Skala Operasi Bantuan di Palu dan Donggala

Kompas.com - 01/10/2018, 10:31 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera meningkatkan skala operasi bantuan atau pertolongan bagi warga Palu dan Donggala yang terdampak gempa dan tsunami.

Bambang mengaku prihatin melihat sejumlah warga kota Palu yang harus tidur di pinggir jalan tanpa alas dan penutup. Selain itu, banyak pasien juga masih dirawat di ruang terbuka.

"Fakta itu membuktikan bahwa warga dan para korban luka sangat membutuhkan tenda dan selimut. Regu penolong hendaknya segera berupaya menyediakan kebutuhan ini," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/10/2018).

Baca juga: [HOAKS] Gempa Susulan Berpotensi Tsunami di Wilayah Sulawesi

Apalagi, lanjut Bambang, warga yang trauma akan gempa susulan belum berani kembali ke rumah. Kemungkinan besar mereka akan terus berada di luar rumah selama beberapa hari ke depan, sehingga tenda dan selimut sangat mereka perlukan, terutama di malam hari.

"Berdasarkan fakta kerusakan akibat gempa dan tsunami, pimpinan DPR mendorong agar skala operasi bantuan dan pertolongan patut ditingkatkan. Sebab, pekerjaan yang ditangani sangat beragam, sementara jumlah warga yang memerlukan pertolongan sangat banyak," ucap politisi Partai Golkar ini.

Kebutuhan yang dirasakan sangat mendesak, lanjut Bambang, adalah mendirikan rumah sakit sementara atau darurat, serta menyediakan ruang yang layak untuk menampung anak-anak. Pekerjaan lainnya yang juga mendesak adalah pemakaman untuk ratusan korban jiwa yang meninggal.

Baca juga: Gempa dan Tsunami Sulteng, Salurkan Bantuan Anda ke Dana Kemanusiaan Kompas

Bambang mengakui beberapa pekerjaan menjadi tidak mudah dilaksanakan karena kesulitan akses menyalurkan bantuan, ketiadaan daya listrik dan lumpuhnya sarana telekomunikasi.

"Karena alasan-alasan itulah perlunya meningkatkan skala operasi bantuan bagi warga terdampak gempa dan tsunami di Palu dan Donggala," kata dia.

Menurut mantan Ketua Komisi III DPR ini, TNI dan Polri sangat berpengalaman untuk melaksanakan operasi bantuan seperti itu. Karena itu, Panglima TNI dan Kapolri diharapkan bisa mengerahkan lebih banyak prajurit ke lokasi bencana untuk membantu warga, dengan mendirikan tenda-tenda darurat hingga rumah sakit sementara.

Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 yang diikuti tsunami terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat lalu.

Data sementara hingga Minggu siang jumlah korban tewas dalam bencana itu tercatat 832 orang.

Masa tanggap darurat telah ditetapkan selama 14 hari, sejak 28 September 2018 hingga 11 Oktober 2018.

Kompas TV Menurut Panglima TNI, semua swalayan dibuka untuk mempermudah penyerahan bantuan kepada korban gempa dan tsunami.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com