Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal SBY "Walk Out", Bawaslu Anggap KPU Tidak Profesional

Kompas.com - 25/09/2018, 10:24 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja menyebut, walk out-nya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam acara deklarasi kampanye damai, Minggu (23/9/2018), lantaran KPU tidak profesional dalam menyelenggarakan acara.

Bawaslu mengakui, ada alat peraga kampanye yang tidak imbang antara pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sehingga membuat SBY protes dengan cara walk out.

Hal itu, kata Bagja, seharusnya sudah diantisipasi oleh KPU sebagai penyelenggara acara.

"Ketidakprofesionalan dalam mengelola acara, mengatur acara. Alat peraga kan harus sama. Tiba-tiba alat peraga masuk kan, dan lebih besar pasangan A daripada pasangan B," kata Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).

Baca juga: SBY “Walk Out” Saat Karnaval Kampanye Damai Pemilu 2019

Menurut Bagja, tidak seharusnya publik menuding salah satu kubu sebagai penyebab walk out-nya SBY. Sebab, hal itu merupakan permasalahan dari penyelenggara acara.

"Bukan (kubu) A yang bermasalah, padahal penyelenggara yang bermasalah. Jangan sampai ini dituduhkan ke pasangan A. Itu yang harus diklarifikasi," ujar Bagja.

Oleh karenanya, Bawaslu terbuka jika SBY ingin melaporkan KPU ke Bawaslu atas kasus tersebut.

Baca juga: Sekjen PPP Bantah Relawan Jokowi Jadi Penyebab SBY Walk Out

Nantinya, jika terindikasi terjadi pelanggaran, Bawaslu bisa mengambil tindakan melalui sidang ajudikasi atau rekomendasi.

"Pilihannya ya dua itu, rekomendasi atau sidang. Kalau sidang lebih terbuka, kita bisa lihat apa salah KPU. Jangan sampai sidang itu KPU disalahkan," tutur Bagja.

Sebelumnya, Partai Demokrat melancarkan protes terhadap KPU RI saat deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 yang berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

“Tadi teman-teman lihat Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) hadir. Tadi malam saya telepon Ketua KPU (bahwa) Pak SBY akan hadir. Tapi baru kira-kira lima menit tadi ikut defile, beliau (SBY) turun dan walk outmeninggalkan barisan,” kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat ditemui usai acara deklarasi kampanye damai itu.

Baca juga: SBY WO, KPU Yakin Rute Pawai Festival Steril dari Atribut Parpol

Menurut Hinca, SBY walk out karena melihat banyak sekali aturan main yang dilanggar, tak sesuai dengan apa yang disepakati dari awal.

“Misalnya kan kita sepakat pakaian adat saja dan tidak membawa parpol apalagi membawa atribut begitu banyak sehingga terkesan sudah kampanye,” kata Hinca.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com