Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diyakini Bisa "Damaikan" Buwas dan Mendag soal Gudang Beras

Kompas.com - 20/09/2018, 13:06 WIB
Yoga Sukmana,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni yakin Presiden Joko Widodo tak akan tinggal diam terkait perselisihan antara Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas) dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

"Insya Allah Pak Jokowi bisa mengatasi masalah ini dengan dua instansi terkait untuk menjelaskannya kepada publik," ujar Raja, di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Raja menilai, perdebatan soal impor beras antara Buwas dan Mendag merupakan persoalan klasik di Indonesia. Inti persoalan ada pada data beras.

Raja, yang juga Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf, mengakui bahwa persoalan data beras merupakan salah satu masalah yang belum dituntaskan.

Baca juga: Buwas: Jangan Jadi Pengkhianat Bangsa!

TKN tidak menutup mata akan persoalan tersebut.

Namun, ia yakin Jokowi akan segera menjadi juru damai dan menyelesaikan persoalan itu.

"Ini memang masalah yang sudah lama dan diusahakan oleh pak Jokowi secara serius tetapi masih ada sisa masalah ya, tidak bisa kami tutupi," kata dia.

"Tapi Insya Allah tidak lama lagi dua lembaga ini dikoordinasikan sehingga tidak perlu ramai ke publik seperti ini tetapi diselesaikan secara baik-baik," lanjut Raja.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa persoalan gudang untuk menyimpan beras bukan urusan pemerintah.

Menanggapi hal itu, Buwas mengaku bingung dengan pihak yang menyatakan bahwa persoalan gudang ini bukan urusan pemerintah.

Baca juga: Buwas: Saya Tidak Pernah Minta Izin Impor Beras Baru

Dia tampak kesal bahkan sempat mengeluarkan makian khas jawa.

Sebab, pihaknya harus menyewa gudang milik institusi negara lain untuk menyimpan stok beras yang melimpah.

“Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi dan samakan pendapat jika keluhkan fakta gudang. Saya bahkan menyewa gudang itu kan cost-nya nambah. Kita kan sama-sama (urusan) negara," ujar Buwas saat konferensi pers di Kantor Bulog Pusat Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Lebih lanjut, Buwas menyebutkan, harusnya antara Bulog dan Kementerian terkait harus bisa saling kerja sama soal urusan negara.

Saat ini, cadangan beras Bulog sendiri mencapai 2,4 juta ton.

Untuk menyimpan cadangan beras ini, Bulog mesti menggelontorkan dana lebih untuk menyewa gudang.

Kompas TV Buwas menyindir eks Dirut Bulog yang selama ini melakukan impor beras.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com