Irvanto Cabut Keterangan di BAP, Jaksa KPK Akan Putar CCTV Ruang Pemeriksaan

Kompas.com - 19/09/2018, 15:38 WIB
Irvanto Hendra Pambudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (19/9/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINIrvanto Hendra Pambudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (19/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memutar rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam suasana pemeriksaan Irvanto Hendra Pambudi di ruang penyidikan KPK.

Rekaman tersebut akan diputar dalam persidangan terhadap terdakwa Fayakhun Andriadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Kami sebetulnya sudah menyiapkan kamera CCTV pemeriksaan pertama dan kedua. Cuma kami belum menampilkan, karena ingin melihat kejujuran saksi," ujar jaksa M Takdir Suhan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Baca juga: Irvanto Cabut Keterangan di BAP, Hakim Tawarkan Konfrontasi dengan Penyidik KPK

Dalam persidangan, Irvanto membantah menerima uang 500.000 dollar Singapura dari Agus Gunawan, staf Fayakhun Andriadi.

Irvanto kemudian mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Padahal, dalam BAP yang dibuat di hadapan penyidik KPK, Irvanto mengakui menerima uang 500.000 dollar Singapura dari Agus Gunawan.

Uang itu diakui sebagai pemberian Fayakhun kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Menurut Irvan, dalam BAP, uang itu merupakan sumbangan Fayakhun untuk keperluan Rapimnas Partai Golkar.

Baca juga: Fayakhun Yakin Berikan 500.000 Dollar Singapura untuk Rapimnas Golkar Lewat Irvanto

Majelis hakim kemudian meminta jaksa menampilkan rekaman kamera pengawas dalam persidangan berikutnya.

Hakim juga meminta jaksa menghadirkan staf Fayakhun, Agus Gunawan, untuk langsung dikonfrontasi dengan saksi Irvanto.

Dalam kasus ini, Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap 911.480 dollar Amerika Serikat. Uang tersebut diduga diberikan oleh Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Fayakhun selaku anggota Komisi I DPR mengupayakan alokasi atau ploting penambahan anggaran pada Badan Keamanan Laut (Bakamla). Anggaran tersebut rencananya untuk pengadaan satelit monitoring dan drone.

Uang yang diterima Fayakhun diduga diberikan kepada pihak lain.

Kompas TV KPK mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi kasus korupsi KTP Elektronik.




Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X