Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temukan 2,9 Juta Pemilih Ganda, Bawaslu Sebut Masih Bisa Bertambah

Kompas.com - 14/09/2018, 18:01 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 2,9 juta data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Temuan itu merupakan hasil analisis di 492 kabupaten/kota di Indonesia, dari total 514 kabupaten/kota.

"Dari 176.988.126 orang pemilih (492 kabupaten/kota), ada ditemukan kegandaan yang berdasar tiga elemen, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan tanggal lahir, itu di 2.905.116 pemilih," kata Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jumat (14/9/2018).

Jumlah itu meningkat dari analisis Bawaslu sebelumnya, yang menemukan adanya 1 juta data pemilih ganda. Namun demikian, angka tersebut merupakan hasil pencermatan Bawaslu terhadap 285 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Baca juga: Optimistis Cepat Bersihkan Data Pemilih Ganda, KPU Tak Siapkan Waktu Tambahan

Lantaran masih ada 22 kabupaten/kota yang hingga saat ini belum menuntaskan pencermatan, Bawaslu memprediksi, peningkatan jumlah data pemilih ganda bisa saja terjadi.

"Ya kemungkinan (bertambah) juga ada. Tapi kami enggak mau berasumsi karena (pencermatan) ini kan by name by address dan ini hal yang sangat sensitif," ujar Afif.

Hingga saat ini, kata Afif, pihaknya masih terus melakukan pencermatan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pencermatan itu dilakukan untuk membersihkan DPT dari data pemilih ganda. Dimulai dari tingkat kabupaten/kota, pencermatan dilanjutkan ke level provinsi, dan terakhir di tingkat pusat.

Nantinya, hasil pembersihan akan disampaikan dalam rapat pleno perbaikan DPT, 16 September 2018. 

Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Azis sebelumnya menyatakan optimistis data pemilih ganda pada DPT Pemilu 2019 sudah di bawah 1 persen atau tidak sampai 1 juta dari total 187 juta pemilih.

"Data ganda Insyaallah sudah di bawah 1 persen. Nama pemilih yang mengalami kegandaan itu di bawah satu juta," kata Viryan di kantor KPU, Jumat (14/9/2018).

Hingga H-2 rapat pleno perbaikan DPT, Viryan menyebut, pihaknya bersama Bawaslu dan partai politik terus melakukan pencermatan terhadap data pemilih ganda.

Baca juga: KPU Klaim Data Pemilih Ganda Sudah di Bawah 1 Juta

Data pemilih ganda pertama kali diungkap kubu bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Kala itu, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan, pihaknya menemukan 25 juta identitas ganda dari 137 juta pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) milik KPU.

Oleh karenanya, mereka meminta KPU menunda penetapan DPT hingga bersih dari pemilih ganda. Namun belakangan, kubu Prabowo-Sandiaga menyebut data pemilih ganda mencapai 8,1 juta.

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandiaga Klaim Temukan 8,1 Juta Pemilih Ganda

Kompas TV Dengan data itu pihak internal juga sudah melakukan pengecekan, dari 185 juta pemilih, pemilih ganda di bawah 1 juta, atau hanya sekitar 790 ribu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com