Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Prabowo-Sandiaga Klaim Temukan 8,1 Juta Pemilih Ganda

Kompas.com - 13/09/2018, 22:24 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi pengusung bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim menemukan 8,1 juta identitas pemilih ganda yang tercatat pada daftar pemilih tetap untuk Pemilu 2019.

Temuan itu didasarkan pada hasil penyisiran terhadap DPT yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami menelusuri dari 185 juta DPT dari KPU maka hasilnya masih ada 8.145.713 kegandaan DPT," kata Ketua DPP PKS Pipin Sopian di Rumah Pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta, Kamis (13/9/2018) malam, seperti dikutip Antara.

Pipin mengakui, klaim kali ini bisa menyebabkan publik bertanya-tanya soal temuan koalisi Prabowo-Sandiaga yang terkesan tak konsisten.

Baca juga: Sempurnakan DPT Pemilu 2019, KPU Gandeng Ditjen Dukcapil

Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga mengaku menemukan 25 juta pemilih ganda. Data tersebut, kata Pipin, didasarkan pada penyisiran daftar pemilih sementara (DPS) yang diterima 13 Juli 2018.

Lalu, pada 5 September, tim Prabowo-Sandiaga mengaku menemukan 6,3 juta pemilih yang beridentitas ganda. Temuan itu mengacu pada DPT yang sudah ditetapkan KPU. Seperti diketahui, KPU menetapkan DPT sebanyak 185 juta.

Menurut Pipin, temuan 6,3 juta pemilih itu baru dari hasil penelusuran sebanyak 161 juta DPT atau belum 100 persen. 

"Indikasi 6,3 juta DPT ganda berdasarkan penelusuran 161 juta, dan 24 juta belum selesai. Sehingga setelah penyisiran selesai 100 persen sebanyak 185 juta DPT, kami temukan 8.145.713 kegandaan DPT," ujarnya.

Pipin mengatakan koalisi Prabowo-Sandiaga sudah menyampaikan berita acara soal kegandaan DPT kepada KPU. Dan pada Jumat (14/9/2018), kubu Prabowo-Sandiaga akan kembali menggelar rapat dengan KPU.

Dia mengatakan pihaknya sudah menyerahkan semua dokumen, termasuk data per provinsi, per kabupaten, dan per kecamatan.

Baca juga: KPU: DPT Ganda Kurang dari Tiga Juta

Di tempat yang sama, Ketua DPP PAN Yandri Susanto mendesak agar KPU memastikan tidak ada pemilih beridentitas ganda.

KPU, kata dia, mesti terus memutakhirkan data karena DPT dipastikan bakal berubah sebelum pencoblosan. Perubahan disebabkan adanya pemilih baru yang tepat berusia 17 tahun atau pemilih yang meninggal dunia.

Dia mengatakan tim koalisi Prabowo-Sandiaga sudah melakukan penyisiran DPT hingga per-Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kompas TV Mengapa masih terjadi data ganda? Apa metode yang tepat untuk menghitung jumlah pemilih?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com