Kompas.com - 13/09/2018, 11:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding menilai, tidak ada masalah dengan iklan pencapaian kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dibuat Kementerian Komunikasi dan Informatika dan diputar di bioskop.

Ia meminta, koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak perlu panik menyikapi iklan tersebut.

Menurut Karding, sudah kewajiban pemerintah untuk menyampaian capaian-capaian yang sudah diraih selama empat tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada rakyat.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) itu menilai, aneh apabila pemerintah tidak menyampaikan capaian-capaian kerja yang sudah dilakukan kepada masyarakat.

"Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Karena kalau tidak ada sosialisasi dan informasi soal kinerja pemerintah, nanti rakyat akan bertanya pemerintah kerja apa," ujar Karding di Jakarta, Kamis (13/9/2018), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Netizen Protes Iklan Pemerintahan Jokowi di Bioskop, Ini Tanggapan Istana

Menurut dia, kalau ada pihak yang memprotes dan melarang iklan tersebut, maka sebaiknya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Pihak Kemenkominfo sudah memberikan pernyataan bahwa iklan tersebut bukan sebagai bentuk kampanye politik terkait Pilpres 2019. Iklan itu hanya menyampaikan capaian Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Sebelumnya, iklan yang merupakan versi singkat dari video "2 Musim, 65 Bendungan" diputar di bioskop.

Isinya memperlihatkan proses pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani tentang manfaat bendungan tersebut.

Baca juga: Polemik Iklan Pemerintah di Bioskop, Kemenkominfo Bantah Kampanyekan Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon meminta agar iklan tersebut dicopot dan tidak ditayangkan di bioskop.

Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu menjelaskan bahwa peran yang diemban Kemenkominfo sesuai UU negara adalah sebagai humas pemerintah, sehingga menyampaikan capaian dan prestasi yang dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK.

Dia menegaskan apa yang disampaikan dalam iklan tersebut bukan bagian dari kampanye terkait pencapresan Jokowi pada Pemilu Presiden 2019.

Dia juga menjelaskan alasan memilih bioskop untuk menayangkan iklan tersebut karena dinilai pertumbuhan penontonnya luar biasa sehingga efektif, agar masyarakat menerima informasi mengenai capaian kerja Pemerintahan Jokowi-JK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

Nasional
MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

Nasional
Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Nasional
Saatnya Reformasi Jilid II

Saatnya Reformasi Jilid II

Nasional
Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Nasional
Mahfud Sebut Hakim Agung yang Terseret OTT KPK Lebih dari 1

Mahfud Sebut Hakim Agung yang Terseret OTT KPK Lebih dari 1

Nasional
Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud MD: Hukumannya Harus Berat, Jangan Diampuni

Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud MD: Hukumannya Harus Berat, Jangan Diampuni

Nasional
Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.