Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentar Prabowo soal Isu Politik Dua Kaki Demokrat

Kompas.com - 13/09/2018, 09:09 WIB
Yoga Sukmana,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden Prabowo Subianto menanggapi isu politik dua kaki Partai Demokrat dengan santai.

Menurut dia, isu tersebut hanya gorengan media sehingga eskalasi isunya menjadi besar.

"Saya kira itu kalau bahasa politik sekarang itu 'digoreng' ya," ujar Prabowo sembari tertawa, seusai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Rabu (12/9/2018) malam.

Baca juga: Demokrat Akui Main Dua Kaki, tapi Satu di Pileg, Satu Lagi di Pilpres

Ketua Umum Partai Gerindra itu tak mau pusing dengan isu politik dua kaki Partai Demokrat. Ia yakin, Partai Demokrat tidak sedang memainkan politik yang seperti itu.

"Terserah Andalah (media) mau digoreng ke arah mana, mau pedes, mau asem, ya kan. Santai saja," kata Prabowo.

Isu politik dua kaki oleh Demokrat muncul setelah partai itu mempertimbangkan memberikan dispensasi kepada DPD Demokrat yang memilih jalan berbeda dengan keputusan partai, yaitu mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Baca juga: Peneliti LSI: Isu Politik Dua Kaki Berpotensi Rugikan Demokrat di Pemilu 2019

Sementara itu, sikap politik Demokrat adalah mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Salah satu DPD yang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi yakni DPD Papua. Hal itu dilakukan untuk menjaga suara Partai Demokrat di Papua yang aspirasi masyarakatnya kuat ke Jokowi-Ma'ruf Amin.

Namun, sikap Partai Demokrat itu menimbulkan dugaan ambil untung dari kedua capres.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Prabowo Pilih Sandiaga Uno

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com