Kompas.com - 13/09/2018, 08:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 sejak 5 September 2018.

Dalam DPT tersebut terdapat 187.781.884 pemilih yang terdaftar.

Jumlah itu terdiri dari 185.732.093 pemilih di dalam negeri dan 2.049.791 luar negeri.

Di dalam negeri, jumlah pemilih tersebut didata dari 514 kota dan kabupaten di 34 provinsi

Meski telah menetapkan DPT, KPU memberikan waktu perbaikan selama 10 hari kerja setelah masa penetapan DPT, yakni hingga 15 September 2018.

Alasannya, masih ditemukan jutaan pemilih ganda pada DPT Pemilu 2019.

Baca juga: Bawaslu Gresik Temukan 1.446 DPT Ganda, 529 Sudah Diverifikasi Faktual

KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik menggunakan waktu perbaikan tersebut untuk membersihkan DPT dari data pemilih ganda.

Apa, bagaimana, dan berapa jumlah pemilih ganda tersebut?

Berikut 5 fakta soal data pemilih ganda DPT Pemilu 2019 yang dirangkum Kompas.com:

1. Ada yang terdaftar sebagai pemilih hingga belasan kali

Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Pemilu 2019 di KPU, Rabu (5/9/2018)Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Pemilu 2019 di KPU, Rabu (5/9/2018)
Data pemilih ganda dalam DPT menunjukkan adanya satu orang yang terdaftar sebagai pemilih lebih dari satu kali.

Satu orang bisa saja terdaftar sebanyak 2, 3, atau belasan kali. Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, penyebabnya bisa bermacam-macam.

Pertama, adanya parktik administrasi dalam pencatatan data pemilih yang masih belum selesai. Misalnya, ada pemilih yang sudah memiliki KTP elektronik di suatu tempat, namun kemudian pindah.

Baca juga: Bawaslu Temukan 1 Juta Pemilih Ganda DPT Pemilu 2019

Kedua, terjadi perekaman identitas sebanyak dua kali karena proses pemasukan data yang kurang tuntas.

Ketiga, adanya kemungkinan data pemilih ganda yang seharusnya dicoret oleh KPU.

2. Diungkap oleh tim Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno

Persoalan DPT ganda awalnya diungkap oleh tim pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan, pihaknya menemukan 25 juta identitas ganda dari 137 juta pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) milik KPU.

Dengan adanya temuan ini, mereka meminta KPU menunda penetapan DPT hingga bersih dari pemilih ganda.

3. KPU bantah jumlah pemilih ganda mencapai 25 juta

Komisioner KPU Viryan AzisKOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Viryan Azis
Viryan optimistis, data pemilih ganda tak sampai 2 persen dari total DPT yang berjumlah 187 juta.

Bahkan, KPU menargetkan, jumlah pemilih ganda hanya mencapai 1 persen setelah dilakukan perbaikan.

"Yang kami lakukan adalah membersihkan (pemilih ganda), dan kami yakin angkanya di bawah 2 persen bahkan 1 persen dari total DPT," kata Viryan, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: Ketua DPR Minta KPU Lebih Cermat dan Transparan dalam Pemutakhiran DPT

Sejak awal, KPU tidak yakin dengan angka 25 juta pemilih ganda. Alasannya, dalam melakukan analisis terhadap potensi kegandaan, kubu Prabowo-Sandi hanya menggunakan tiga elemen data.

Tiga elemen tersebut adalah nomor induk kependudukan (NIK), nama, dan tanggal lahir pemilih.

4. Versi Bawaslu, data pemilih ganda ada 2 juta

Bawaslu memprediksi jumlah pemilih ganda pada DPT Pemilu 2019 mencapai 2 juta. Angka ini meningkat dari hasil analisa Bawaslu sebelumnya, yang menemukan adanya 1 juta data pemilih ganda.

Angka itu merupakan hasil analisa Bawaslu terhadap 285 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

"Prediksi 1,8 sampai 2 juta (data pemilih ganda)," kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).

5. Pengecekan pencermatan, hingga 15 September 2018

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, KPU bersama Bawaslu, dan partai politik dari tingkat daerah sampai pusat terus melakukan pengecekan dan pencermatan.

Proses ini dilakukan hingga 15 September 2018. Jika menemukan data pemilih yang diyakini sebagai data ganda, KPU akan langsung mencoret.

Nantinya, jika pascaperbaikan DPT masih ditemukan identitas pemilih ganda, KPU tetap akan mencoret data ganda tersebut.

Kompas TV Mengapa masih terjadi data ganda? Apa metode yang tepat untuk menghitung jumlah pemilih?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Isu Lingkungan di P20, Puan: Industri Harus Pulihkan Alam

Soroti Isu Lingkungan di P20, Puan: Industri Harus Pulihkan Alam

Nasional
KemenPPPA  Dampingi Korban Pencabulan di Pesantren Muaro Jambi hingga Pulih

KemenPPPA Dampingi Korban Pencabulan di Pesantren Muaro Jambi hingga Pulih

Nasional
Alasan Nasdem Tak Usung Ganjar Sebagai Capres: Tidak Ada Kejelasan Kapan Memutuskan

Alasan Nasdem Tak Usung Ganjar Sebagai Capres: Tidak Ada Kejelasan Kapan Memutuskan

Nasional
Jokowi: Tugas Hakim Konstitusi Saat ini Semakin Berat...

Jokowi: Tugas Hakim Konstitusi Saat ini Semakin Berat...

Nasional
Anies Mengaku Minta Izin Nasdem Untuk Tuntaskan Tugas di DKI Jakarta

Anies Mengaku Minta Izin Nasdem Untuk Tuntaskan Tugas di DKI Jakarta

Nasional
Pengacara Harap Bharada E Bisa Divonis Bebas di Persidangan

Pengacara Harap Bharada E Bisa Divonis Bebas di Persidangan

Nasional
Dorong Audit Bangunan, Jokowi Harap Semua Stadion Bisa Contoh GBK

Dorong Audit Bangunan, Jokowi Harap Semua Stadion Bisa Contoh GBK

Nasional
Sebut Ekonomi Akan Hadapi Badai, Prabowo: Kita Harus Siap

Sebut Ekonomi Akan Hadapi Badai, Prabowo: Kita Harus Siap

Nasional
UPDATE 5 Oktober 2022: Bertambah 1.722, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.439.292

UPDATE 5 Oktober 2022: Bertambah 1.722, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.439.292

Nasional
DPR Campur Tangan, Ahmad Taufan Damanik: Pemilihan Ketua Komnas HAM Harus Diulang

DPR Campur Tangan, Ahmad Taufan Damanik: Pemilihan Ketua Komnas HAM Harus Diulang

Nasional
Kamaruddin Simanjuntak Sebut Permintaan Maaf Sambo Tak Tulus: Masih Cari-cari Alasan

Kamaruddin Simanjuntak Sebut Permintaan Maaf Sambo Tak Tulus: Masih Cari-cari Alasan

Nasional
Diusung PSI Sebagai Cawapres, Yenny Wahid: Bukan Waktu yang Tepat, Duka untuk Tragedi Kanjuruhan

Diusung PSI Sebagai Cawapres, Yenny Wahid: Bukan Waktu yang Tepat, Duka untuk Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Dengan Multilateralisme, Puan Ajak Delegasi Negara G20 Atasi Gejolak Ekonomi Global

Dengan Multilateralisme, Puan Ajak Delegasi Negara G20 Atasi Gejolak Ekonomi Global

Nasional
Pengacara Pastikan Bharada E Siap Jalani Persidangan Online dan Offline

Pengacara Pastikan Bharada E Siap Jalani Persidangan Online dan Offline

Nasional
Gelar Forum Parlemen P20, Puan Ajak Legislator Bangun Kerja Sama Multilateralisme

Gelar Forum Parlemen P20, Puan Ajak Legislator Bangun Kerja Sama Multilateralisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.