Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berita Populer Nasional: SBY soal Polemik Roy Suryo hingga Uang untuk Munaslub Golkar

Kompas.com - 10/09/2018, 06:11 WIB
Inggried Dwi Wedhaswary

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan halaman Nasional pada Minggu (9/9/2018), diwarnai dengan beragam isu dan topik. Beberapa berita yang mendapatkan perhatian pembaca adalah seputar polemik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, yang diminta Kemenpora mengembalikan barang negara.

Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta Roy untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu 7 hari. Berita ini menjadi terpopuler sepanjang hari Minggu kemarin.

Selain itu, berita tentang uang pinjaman yang disebut digunakan untuk kepentingan Musyawarah Nasional Luar Biasa juga dibaca banyak pembaca.

Pengacara mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Maqdir Ismail, mengatakan, kliennya menemui tersangka kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih saat keduanya berada di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pertemuan itu, Eni mengakui ada pinjaman sebesar Rp2 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Uang itu disebut digunakan untuk kepentingan musyawarah nasional Partai Golkar.

Seperti apa berita selengkapnya? Berikut rangkuman berita terpopuler Nasional pada Minggu (9/9/2018):

1. SBY minta Roy Suryo selesaikan masalah barang negara dalam 7 hari

Ketua umum parta Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tahun 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/03/2018) .Partai Demokrat menggelar Rapimnas selama dua hari 10-11 Maret 2018 untuk membahas strategi Pemilu 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Ketua umum parta Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tahun 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/03/2018) .Partai Demokrat menggelar Rapimnas selama dua hari 10-11 Maret 2018 untuk membahas strategi Pemilu 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.
Pada Jumat (7/9/2018), Partai Demokrat menggelar rapat khusus membahas masalah wakil ketua umumnya, Roy Suryo, dengan Kemenpora.

Melalui suratnya, Kemenpora meminta Roy Suryo selaku mantan Menpora RI periode 15 Januari 2013 hingga 20 Oktober 2014 mengembalikan 3.226 unit barang milik negara.

"Ada beberapa keputusan yang kemarin kami ambil bahwa poin yang paling utama adalah Roy Suryo diberikan waktu 7 hari untuk menyelesaikan masalah ini," ujar Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di Kediaman SBY, Kuningan, Jakarta, Minggu (9/9/2018).

Ia menegaskan, waktu tujuh hari yang diberikan kepada Roy Suryo menyelesaikan persoalan dengan Kemenpora terhitung Jumat (7/9/2018).

Selengkapnya, baca: SBY Beri Waktu 7 Hari Roy Suryo Selesaikan Masalah Barang Negara

2. Tanggapan Sekjen Golkar soal bos media di kubu Jokowi-Ma'ruf

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin, Erick Thohir.Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan Presiden Joko Widodo bersama Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin, Erick Thohir.
Wakil Ketua TKN yang juga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menilai bergabungnya pemilik media ke kubu Jokowi-Ma'ruf bukanlah hal yang keliru.

"Apanya yang membahayakan demokrasi? Kan dalam politik bagaimana orang terlibat dalam kebijakan publik, kebijakan kolektif untuk keputusan publik untuk kebijakan publik," ujarnya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (9/9/2018).

"Kalau orang berlomba-lomba ingin bergabung, saya pikir tidak ada yang ada yang keliru," lanjut dia.

Baca berita selengkapnya: Banyak Bos Media Gabung ke Timses Jokowi, Ini Tanggapan Sekjen Golkar

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com