Para Koruptor Banyak Terlihat Cengar-Cengir, Ini Kata Psikolog Politik

KOMPAS.com - Baru-baru ini, masyarakat dihebohkan dengan kasus suap tentang pembahasan APBD Pemerintah Kota Malang.

Kasus tersebut menyeret 43 orang pejabat pemerintah, terdiri dari dua pejabat eksekutif pemerintah dan 41 anggota DPRD Kota Malang.

Bukan hanya sekali ini, rentetan kasus korupsi sering muncul di sistem pemerintahan kita.

Anehnya, tak ada rasa malu dari beberapa pelaku kasus korupsi ini. Bahkan, mereka terlihat cengar-cengir, melebarkan senyum, tetap tenang, dan tidak ada rasa malu yang muncul dari dirinya.

Psikolog politik Hamdi Muluk mengatakan, sikap yang ditunjukkan para koruptor tersebut disebabkan belum adanya etika publik yang terbentuk dengan baik.

Etika publik yang dimaksud di sini adalah munculnya rasa malu dan bersalah dari dalam diri politikus jika mereka melakukan kesalahan kepada publik, seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

"Kalau etika (publik) tinggi, itu ada dua perasaan yang ditimbulkan. Satu (perasaan) malu, dua (merasa) bersalah karena mengkhianati kepercayaan publik," kata Hamdi kepada Kompas.com, Sabtu (8/9/2018).

Baca juga: Pimpinan DPR Minta MA Segera Putuskan soal PKPU Larangan Caleg Eks Koruptor

Perilaku ketika seseorang merasa bersalah, menurut Hamdi, akan ditunjukkan dengan diam, menunduk malu, menutupi wajahnya, tidak mau membuka suara, bahkan menghindar.

"Kalau cengar-cengir semakin tidak ada rasa malu tersebut," ujar Hamdi.

Hamdi menyampaikan, menjadi seorang legislator itu berarti seseorang siap menjadi abdi negara.

"Kalau menurut kajian, teori, prinsip, orang yang menjadi legislator itu adalah orang yang sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri," ucap Hamdi.

"(Mereka) tidak lagi cari duit, dia ingin mengabdikan dirinya dan ujungnya menjadi negarawan," kata dia.

Keadaan politik Indonesia

Karut-marut kedaan politik saat ini, menurut Hamdi, salah satunya disebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh seorang calon legislator ketika ia ingin mendapatkan jabatan di pemerintahan.

"Ketika dia (calon legislator) maju, di depan jor-joran (menyogok) atau dari partai ia beli uang untuk mendapatkan kursi. Sampai di daerah pilihan (dapil) ia main money politic," kata Hamdi.

Kahfi Dirga Cahya Ketua Laboratorium Psikologi Politik UI Hamdi Muluk

"Dia (calon legislator) tahu biayanya besar. (Ketika terpilih) itu kesempatan mengembalikan modal. Akan mencari cara untuk penyelewengan, (seperti) korupsi," ujarnya.

Menurut Hamdi, tindakan seperti korupsi ini juga didukung oleh sistem pengawasan yang masih kurang.

Baca juga: Polemik Caleg Eks Koruptor, Mahfud MD Sebut Bawaslu yang Bikin Kacau

Hamdi menyampaikan, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk memberikan rasa jera kepada para koruptor ini.

"Kita belum pada kultur yang menghukum dan mengutuk dengan keras orang-orang yang melakukan pelanggaran etika tadi," ujarnya.

Menurut dia, masyarakat dapat memberikan sanksi sosial terhadap para koruptor tersebut.

"Jangan di elu-elukan, kalau perlu kita kucilkan," ucapnya.

Memperbaiki sistem

Hamdi mengungkapkan, perbaikan sistem seperti menghilangkan "budaya uang" dapat mengubah kondisi dan situasi politik yang ada.

"Itu akan mendorong orang baik-baik, orang yang ingin menjadi legislator, orang yang punya kompetensi menjadi politisi yang profesional untuk bergabung di politik," ujar dia.

Transaksi politik dapat dihilangkan salah satunya adalah dengan mengubah sistem pembiayaan suatu partai.

"Saya setuju partai itu dibiayai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sepenuhnya. Kan bisa diaudit, diawasi, diperjelas uangnya dari mana, lebih transparan, lebih profesional," ucap Hamdi.