Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atasi Ketegangan Politik, KPU Akan Gelar Deklarasi Kampanye Damai

Kompas.com - 30/08/2018, 21:01 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Deklarasi Kampanye Damai, bertepatan dengan hari pertama kampanye pemilu 2019, 23 September 2018.

Deklarasi bakal mengusung tema kampanye damai, demokratis, dan bermartabat. Deklarasi ini diharapkan dapat mengendorkan ketegangan yang diakibatkan situasi politik.

"Kami berharap, melalui kampanye damai kita memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pemilu 2019 harus dilaksanakan secara damai," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2018).

Wahyu menilai, deklarasi ini penting di tengah ketegangan politik yang mulai terasa saat ini.

Sebagai penyelenggara pemilu, pihaknya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa hasil pemilu 2019 akan mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik. Sehingga, masyarakat juga terdorong berpartisipasi politik secara damai.

"Mengedukasi dan membawa harapan bahwa hasil pemilu 2019 akan mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik," ujar Wahyu.

Menyambut deklarasi tersebut, KPU menggelar pertemuan dengan para liaison officer (LO) partai politik peserta pemilu di kantor KPU, Kamis siang. 

Baca juga: Peserta Pemilu Diizinkan Kampanye Lewat Sosial Media, tapi Harus Hati-hati

"Kita berkordinasi terkait dengan deklarasi kampanye damai," ujar Wahyu.

Kampanye pemilu, baik pilpres maupun pileg, akan dimulai pada 23 September 2018, dan berakhir 13 April 2019. Sebelum melaksanakan pemungutan suara pada 17 April 2019, berlangsung masa tenang pemilu pada 14-16 April 2019.

Sementara itu, penghitungan suara dilakukan usai pemungutan suara. 

Kompas TV Pasangan bakal Capres Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin memilih Deddy Mizwar sebagai juru bicara tim kampanye pada pilpres 2019 mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Nasional
Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Nasional
Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Nasional
Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Nasional
Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Nasional
Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com