#2019GantiPresiden dan Pendukung Prabowo-Sandiaga yang Belum Solid

Menurut Mardani, tak ada yang salah dari gerakan tersebut, sebab tidak termasuk kampanye.

Selain itu, Mardani menilai bahwa gerakan berangkat dari keresahan masyarakat atas kesulitan ekonomi yang mendera mereka.

Mardani menambahkan, sebagian besar pelaksanaan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di daerah lainnya berjalan lancar.

"Berjalan dengan baik, tidak ada namanya kerusuhan. Minggu lalu saya ke Kalbar, Pontianak. Awal ya di kota Pontianak, pindah-pindah, dan akhirnya di Desa Punggur, Kabupaten Kubu Raya di kampung, berjalan dengan baik," ucap dia.

Bahkan, ia mengklaim gerakan yang diinisiasinya meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Hal itu, kata dia, tampak dari peningkatan jumlah anggota yang berpartisipasi pada acara deklarasi di masing-masing daerah.

"Salah satu kelebihan gerakan ini masyarakat yang tadinya apolitis sekarang ada partisipasi. Mau beli kaos, mau urunan," kata Mardani.

Menahan diri

Ramainya perbincangan terhadap gerakan #2019GantiPresiden turut mendapat sorotan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Komisioner Bawaslu Fritz Edwar Siregar menilai sah saja menggelar deklarasi gerakan #2019GantiPresiden karena bukan termasuk kampanye dini.

Namun, ia justru menilai, pemilih bisa tidak suka dengan para aktivis gerakan #2019GantiPresiden apabila pelaksanaan aksinya tidak terkendali.

Baca juga: Bawaslu: Alih-alih Menarik Simpati, Gerakan #2019GantiPresiden Bisa Timbulkan Antipati

Alih-alih berupaya menarik simpati, masyarakat justru antipati lantaran merasa gerakan tersebut kerap menyulut kericuhan.

"Karena takutnya nanti masyarakat tidak respons positif, tapi negatif responsnya terhadap calonnya karena telah melakukan sesuatu yang menyebabkan ricuh atau yang membuat masyarakat kurang simpatik terhadap kegiatan seperti ini (#2019GantiPresiden)," ujar Fritz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Karena itu, ia meminta pendukung masing-masing pasangan bakal capres dan cawapres yang sudah didaftarkan partai pengusung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menahan diri hingga tiba masa kampanye pada 23 September nanti.

Ia meminta partai politik pengusung kedua pasangan calon untuk meredam emosi massa akar rumput di semua daerah dan menahan diri hingga waktu kampanye tiba.

"Maka ini adalah kerja sama yang harus dilakukan banyak pihak termasuk parpol dan kelompok masyarakat. Kan 23 September sebentar lagi, itu masa kampanye untuk melakukan kegiatan itu (kampanye)," lanjut dia.