#2019GantiPresiden dan Pendukung Prabowo-Sandiaga yang Belum Solid

Sejumlah pihak kini juga mempertanyakan mengapa aktivis gerakan #2019GantiPresiden yang sekaligus pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak secara gamblang mendukung pasangan tersebut.

Ketua DPP PKS dan inisiator gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera, punya alasan tersendiri mengapa dia melakukan hal itu.

Mardani secara sadar menggaungkan tanda pagar (hashtag) #2019GantiPresiden terlebih dahulu, bukan tanda pagar (tagar) #2019PrabowoPresiden.

Padahal, partainya bersama Gerindra, PAN, dan Demokrat telah mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga yang akan berhadapan dengan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Mardani sengaja menggaungkan tagar #2019GantiPresiden lantaran hendak menyatukan massa pendukung Prabowo-Sandiaga, khususnya di PKS, yang belum sepenuhnya mendukung keduanya.

Hal itu disampaikan Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

"Kalau sekarang yang milih di kami itu belum tentu milih Pak Prabowo semua. Di kami ada yang dukung Habib Rizieq, ada yang dukung UAS (Ustaz Abdul Somad). Nah, kami perlu waktu untuk konsolidasi hingga nanti akhirnya masuk ke gelanggang kedua capres cawapres ini," ujar Mardani.

Apalagi, lanjut Mardani, ada beberapa massa akar rumput mereka yang hendak menggelar ijtima (pertemuan) ulama untuk menentukan pilihan politik lantaran belum puas dengan sosok Sandiaga sebagai cawapres pendamping Prabowo.

"Makanya biar saja, prosesnya tinggal sebentar kok. Orang itu enggak kaya lemari, kalau lemari digeser diem, kalau orang disenggol marah. Jadi kami pelan-pelan kalau itu," lanjut Mardani.

Tetap berjalan

Ia menambahkan, pihaknya akan terus melanjutkan deklarasi gerakan tersebut meskipun ditentang sejumlah pihak.

Mardani menambahkan, ke depannya ia akan lebih intensif berkoordinasi dengan polisi sebelum menggelar acara deklarasi agar tak ricuh.

"Kami tetap akan jalan, tetapi kami akan lebih intensif koordinasi dengan kepolisian. Kami tetap yakin kepolisian itu alat negara bukan alat pemerintah," kata Mardani lagi.

Bahkan, Mardani sudah dijadwalkan mengunjungi sejumlah provinsi seperti Nanggroe Aceh Darussalam dan Lampung pada September 2018, untuk mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden.

Menurut Mardani, tak ada yang salah dari gerakan tersebut, sebab tidak termasuk kampanye.

Selain itu, Mardani menilai bahwa gerakan berangkat dari keresahan masyarakat atas kesulitan ekonomi yang mendera mereka.

Mardani menambahkan, sebagian besar pelaksanaan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di daerah lainnya berjalan lancar.

"Berjalan dengan baik, tidak ada namanya kerusuhan. Minggu lalu saya ke Kalbar, Pontianak. Awal ya di kota Pontianak, pindah-pindah, dan akhirnya di Desa Punggur, Kabupaten Kubu Raya di kampung, berjalan dengan baik," ucap dia.

Bahkan, ia mengklaim gerakan yang diinisiasinya meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Hal itu, kata dia, tampak dari peningkatan jumlah anggota yang berpartisipasi pada acara deklarasi di masing-masing daerah.

"Salah satu kelebihan gerakan ini masyarakat yang tadinya apolitis sekarang ada partisipasi. Mau beli kaos, mau urunan," kata Mardani.

Menahan diri

Ramainya perbincangan terhadap gerakan #2019GantiPresiden turut mendapat sorotan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Komisioner Bawaslu Fritz Edwar Siregar menilai sah saja menggelar deklarasi gerakan #2019GantiPresiden karena bukan termasuk kampanye dini.

Namun, ia justru menilai, pemilih bisa tidak suka dengan para aktivis gerakan #2019GantiPresiden apabila pelaksanaan aksinya tidak terkendali.

Alih-alih berupaya menarik simpati, masyarakat justru antipati lantaran merasa gerakan tersebut kerap menyulut kericuhan.

"Karena takutnya nanti masyarakat tidak respons positif, tapi negatif responsnya terhadap calonnya karena telah melakukan sesuatu yang menyebabkan ricuh atau yang membuat masyarakat kurang simpatik terhadap kegiatan seperti ini (#2019GantiPresiden)," ujar Fritz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Karena itu, ia meminta pendukung masing-masing pasangan bakal capres dan cawapres yang sudah didaftarkan partai pengusung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menahan diri hingga tiba masa kampanye pada 23 September nanti.

Ia meminta partai politik pengusung kedua pasangan calon untuk meredam emosi massa akar rumput di semua daerah dan menahan diri hingga waktu kampanye tiba.

"Maka ini adalah kerja sama yang harus dilakukan banyak pihak termasuk parpol dan kelompok masyarakat. Kan 23 September sebentar lagi, itu masa kampanye untuk melakukan kegiatan itu (kampanye)," lanjut dia.