Moeldoko Sebut Indonesia Semakin Mandiri

Kompas.com - 28/08/2018, 10:08 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal, di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal, di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menegaskan bahwa pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sedikit banyak sudah mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.

Ia merujuk pada nasionalisasi sejumlah tambang yang sebelumnya dikuasai oleh asing serta divestasi saham di PT Freeport Indonesia.

"Bagaimana kemandirian di bidang energi dilakukan lewat nasionalisasi blok migas Mahakam dan Rokan Hulu. Demikian juga upaya untuk mewujudkan kepemilikan 51 persen saham pemerintah di Freeport," ujar Moeldoko melalui siaran pers, Selasa (28/8/2018).

Baca juga: Pengambilalihan Blok Rokan oleh Pertamina Kerek Penerimaan PNBP

"Pemerintah juga ingin rakyat merasakan langsung wujud kedaulatan energi dengan meningkatkan elektrifikasi listrik dari 95,35 persen saat ini menjadi 98 persen di seluruh provinsi di Indonesia," lanjut dia.

Di sisi lain, pemerintah juga terus bergegas mengurangi angka kemiskinan lewat program pengentasan kemiskinan.

Mulai dari kebutuhan rumah tangga lewat Program Keluarga Harapan, pembiayaan pendidikan dasar sampai menengah lewat Kartu Indonesia Pintar, dan akses kesehatan pada fasilitas kesehatan primer dengan Kartu Indonesia Sehat.

"Sampai April 2018 ada 92,2 juta jiwa penerima KIS, 9,4 juta PKH, dan 3,07 juta keluarga bantuan pangan nontunai," kata Moeldoko.

Baca juga: Cerita Jokowi Ambil Alih Blok Mahakam, Rokan, hingga Divestasi Saham Freport, tapi Masih Dituduh Antek Asing

Melalui program ini, keluarga yang berpenghasilan rendah mendapat bantuan nontunai untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka.

Kemandirian atas tanah dan lahan, lanjut Moeldoko, juga sedang diwujudkan lewat pemberian 6,4 juta sertifikat hak atas tanah dan pemberian 1,7 juta izin pengelolaan lahan dalam program perhutanan sosial.

Berbagai program pro rakyat tersebut pun berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 9,8 persen pada tahun 2018. Pemerintah terus berupaya menekan angka itu lagi.

Baca juga: Ketua DPR Dorong Realisasi Penguasaan Saham Freeport Secepat Mungkin

Menurut Moeldoko, capaian positif tersebut menjadi bekal berharga untuk menghadapi Revolusi Industri industri 4.0 yang memunculkan bukan hanya permasalahan, tetapi juga peluang baru.

"Di titik ini kita perlu menyikapi tantangan global dengan mengeliminasi gangguan, memanfaatkan peluang, dan berani menghadapi tantangan," ujar Moeldoko.

Untuk itu, mantan Panglima TNI tersebut mengajak agar seluruh kelompok dan lapisan masyarakat berani menghadapi tantangan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Dilirik Dunia

Jokowi Sebut Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Dilirik Dunia

Nasional
5 Keuntungan Punya Pengalaman Organisasi saat Kuliah

5 Keuntungan Punya Pengalaman Organisasi saat Kuliah

Nasional
MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Nasional
Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

Nasional
Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Nasional
Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Nasional
Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Nasional
Karyawan Sambut Baik Penghentian Seleksi Calon Dirut TVRI di DPR

Karyawan Sambut Baik Penghentian Seleksi Calon Dirut TVRI di DPR

Nasional
Buru Nurhadi dkk, KPK Sambangi Rumah Mertua Nurhadi di Tulungagung

Buru Nurhadi dkk, KPK Sambangi Rumah Mertua Nurhadi di Tulungagung

Nasional
Anggota Komisi VIII Protes Menteri Agama Tinggalkan Rapat Kerja demi Panggilan Presiden

Anggota Komisi VIII Protes Menteri Agama Tinggalkan Rapat Kerja demi Panggilan Presiden

Nasional
Langkah Kemenag Antisipasi Virus Corona Jangkiti Jemaah Haji

Langkah Kemenag Antisipasi Virus Corona Jangkiti Jemaah Haji

Nasional
Luhut Sebut Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Masih Tahap Finalisasi

Luhut Sebut Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Masih Tahap Finalisasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X