Cerita Jokowi Ambil Alih Blok Mahakam, Rokan, hingga Divestasi Saham Freport, tapi Masih Dituduh Antek Asing

Kompas.com - 08/08/2018, 11:48 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri pengajian Alquran dan Haul di Pondok Pesantren An Najah, Gondang, Sragen, Jawa Tengah, Sabtu (14/7). Dalam kunjungan tersebut Presiden Joko Widodo menekankan kepada para santri dan santriwati untuk tetap menjaga kebhinekaan antar umat dan suku. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot NugrohoPresiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri pengajian Alquran dan Haul di Pondok Pesantren An Najah, Gondang, Sragen, Jawa Tengah, Sabtu (14/7). Dalam kunjungan tersebut Presiden Joko Widodo menekankan kepada para santri dan santriwati untuk tetap menjaga kebhinekaan antar umat dan suku.

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengungkapkan keheranannya mengapa dirinya dituding antek asing.

Padahal, sejumlah kebijakan dalam pemerintahannya justru menunjukkan tidak demikian.

"Kan dibilang, Jokowi itu antek asing. Lah bagaimana antek asing? Yang namanya Blok Mahakam yang dulu dimiliki Jepang, 100 persen sekarang milik Pertamina. Gimana masih bilang saya antek asing?" ujar Jokowi dalam pidatonya pada acara Pembukaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Angkatan XII Tahun 2018 di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (8/8/2018).

Baca juga: Politisi dan Divestasi Freeport


Diketahui, per 1 Januari 2018, Pertamina resmi mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dari dua perusahaan, yakni Total E&P dari Perancis dan Inpex Corporation asal Jepang. Keduanya telah mengelola Blok Mahakam selama 50 tahun.

Tidak hanya Blok Mahakam, lanjut Jokowi, pemerintahannya juga berhasil mengambil alih Blok Rokan yang selama ini dikelola perusahaan asal Amerika Serikat, Chevron.

Ketiga, pemerintah juga telah berhasil membuat PT Freeport Indonesia menandatangani head of agreement mengenai divestasi 51 persen sahamnya.

Baca juga: Luhut Sebut Pihak yang Ributkan Divestasi Freeport Tak Mengerti Dagang

"Freeport ini wah, memang sulit banget. Selama 40 tahun kita hanya diberi 9,3 persen dan kita semua diam saja. Enggak ada yang bersuara. Saya kemudian menegosiasi menteri-menteri, 3,5 tahun, alot sekali," katanya.

"Jangan dipikir mudah, sangat alot sekali. Sempat ditawari 30 persen, enggak. Jangan mundur minta mayoritas saham. Alhasil, sekarang sudah tanda tangan head of agreement, kesepakatan," lanjut Jokowi.

Meski demikian, Jokowi melihat masih ada kelompok yang memandang upaya itu sebagai sebuah hal yang negatif.

Baca juga: Ini Alasan Bank Lokal Tak Dilibatkan dalam Pembiayaan Akuisisi Saham Freeport

"Sudah kesepakatan begitu kok, tapi suaranya malah jelek semua. Saya enggak ngerti gimana sih ini maunya semua? Selama ini diam saja, begitu sudah divestasi mayoritas saham, malah ini tidak didukung sepenuhnya agar nanti bisa betul-betul dikelola rakyat Indonesia," lanjut Jokowi.

Jokowi menegaskan, masyarakat harus diberikan informasi yang akurat. Jangan justru diberikan kabar yang tidak benar.

Ia tidak ingin fitnah terhadap dirinya secara personal ataupun kepada pemerintahannya terus berkembang pada masa mendatang.

Kompas TV Ada yang mengatakan harga akuisisi freeport cenderung kemahalan, tidak sedikit juga yang menuding bahwa divestasi Freeport adalah panggung pencitraan.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

Nasional
Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Nasional
Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Nasional
Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Nasional
Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

Nasional
Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X