Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jokowi Ambil Alih Blok Mahakam, Rokan, hingga Divestasi Saham Freport, tapi Masih Dituduh Antek Asing

Kompas.com - 08/08/2018, 11:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengungkapkan keheranannya mengapa dirinya dituding antek asing.

Padahal, sejumlah kebijakan dalam pemerintahannya justru menunjukkan tidak demikian.

"Kan dibilang, Jokowi itu antek asing. Lah bagaimana antek asing? Yang namanya Blok Mahakam yang dulu dimiliki Jepang, 100 persen sekarang milik Pertamina. Gimana masih bilang saya antek asing?" ujar Jokowi dalam pidatonya pada acara Pembukaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Angkatan XII Tahun 2018 di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (8/8/2018).

Baca juga: Politisi dan Divestasi Freeport

Diketahui, per 1 Januari 2018, Pertamina resmi mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dari dua perusahaan, yakni Total E&P dari Perancis dan Inpex Corporation asal Jepang. Keduanya telah mengelola Blok Mahakam selama 50 tahun.

Tidak hanya Blok Mahakam, lanjut Jokowi, pemerintahannya juga berhasil mengambil alih Blok Rokan yang selama ini dikelola perusahaan asal Amerika Serikat, Chevron.

Ketiga, pemerintah juga telah berhasil membuat PT Freeport Indonesia menandatangani head of agreement mengenai divestasi 51 persen sahamnya.

Baca juga: Luhut Sebut Pihak yang Ributkan Divestasi Freeport Tak Mengerti Dagang

"Freeport ini wah, memang sulit banget. Selama 40 tahun kita hanya diberi 9,3 persen dan kita semua diam saja. Enggak ada yang bersuara. Saya kemudian menegosiasi menteri-menteri, 3,5 tahun, alot sekali," katanya.

"Jangan dipikir mudah, sangat alot sekali. Sempat ditawari 30 persen, enggak. Jangan mundur minta mayoritas saham. Alhasil, sekarang sudah tanda tangan head of agreement, kesepakatan," lanjut Jokowi.

Meski demikian, Jokowi melihat masih ada kelompok yang memandang upaya itu sebagai sebuah hal yang negatif.

Baca juga: Ini Alasan Bank Lokal Tak Dilibatkan dalam Pembiayaan Akuisisi Saham Freeport

"Sudah kesepakatan begitu kok, tapi suaranya malah jelek semua. Saya enggak ngerti gimana sih ini maunya semua? Selama ini diam saja, begitu sudah divestasi mayoritas saham, malah ini tidak didukung sepenuhnya agar nanti bisa betul-betul dikelola rakyat Indonesia," lanjut Jokowi.

Jokowi menegaskan, masyarakat harus diberikan informasi yang akurat. Jangan justru diberikan kabar yang tidak benar.

Ia tidak ingin fitnah terhadap dirinya secara personal ataupun kepada pemerintahannya terus berkembang pada masa mendatang.

Kompas TV Ada yang mengatakan harga akuisisi freeport cenderung kemahalan, tidak sedikit juga yang menuding bahwa divestasi Freeport adalah panggung pencitraan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com