Moeldoko Sebut Indonesia Semakin Mandiri

Ia merujuk pada nasionalisasi sejumlah tambang yang sebelumnya dikuasai oleh asing serta divestasi saham di PT Freeport Indonesia.

"Bagaimana kemandirian di bidang energi dilakukan lewat nasionalisasi blok migas Mahakam dan Rokan Hulu. Demikian juga upaya untuk mewujudkan kepemilikan 51 persen saham pemerintah di Freeport," ujar Moeldoko melalui siaran pers, Selasa (28/8/2018).

"Pemerintah juga ingin rakyat merasakan langsung wujud kedaulatan energi dengan meningkatkan elektrifikasi listrik dari 95,35 persen saat ini menjadi 98 persen di seluruh provinsi di Indonesia," lanjut dia.

Di sisi lain, pemerintah juga terus bergegas mengurangi angka kemiskinan lewat program pengentasan kemiskinan.

Mulai dari kebutuhan rumah tangga lewat Program Keluarga Harapan, pembiayaan pendidikan dasar sampai menengah lewat Kartu Indonesia Pintar, dan akses kesehatan pada fasilitas kesehatan primer dengan Kartu Indonesia Sehat.

"Sampai April 2018 ada 92,2 juta jiwa penerima KIS, 9,4 juta PKH, dan 3,07 juta keluarga bantuan pangan nontunai," kata Moeldoko.

Melalui program ini, keluarga yang berpenghasilan rendah mendapat bantuan nontunai untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka.

Kemandirian atas tanah dan lahan, lanjut Moeldoko, juga sedang diwujudkan lewat pemberian 6,4 juta sertifikat hak atas tanah dan pemberian 1,7 juta izin pengelolaan lahan dalam program perhutanan sosial.

Berbagai program pro rakyat tersebut pun berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 9,8 persen pada tahun 2018. Pemerintah terus berupaya menekan angka itu lagi.

Menurut Moeldoko, capaian positif tersebut menjadi bekal berharga untuk menghadapi Revolusi Industri industri 4.0 yang memunculkan bukan hanya permasalahan, tetapi juga peluang baru.

"Di titik ini kita perlu menyikapi tantangan global dengan mengeliminasi gangguan, memanfaatkan peluang, dan berani menghadapi tantangan," ujar Moeldoko.

Untuk itu, mantan Panglima TNI tersebut mengajak agar seluruh kelompok dan lapisan masyarakat berani menghadapi tantangan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.