Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Alvara: Elektabilitas PDI-P Teratas, Golkar Tersisa 7,8 Persen

Kompas.com - 26/08/2018, 18:45 WIB
Yoga Sukmana,
Farid Assifa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas PDI Perjungan (PDI-P) masih yang teratas dengan 26,1 persen. Begitu hasil survei Alvara Research Center yang dirilis di Jakarta, Minggu (26/8/2018).

Di tempat kedua ada Partai Gerindra dengan elektabilitas 18,7 persen. Unggul jauh dari Partai Golkar yang berada di posisi ketiga.

"Golkar 7,8 persen," ujar Founder dan CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali saat memaparkan hasil survei.

Bila ditelisik lebih dalam, elektabilitas Partai Golkar terus mengalami penurunan sejak Mei 2018 lalu. Saat itu, elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu mencapai 8,9 persen.

Pada survei Alvara Juli 2018, elektabilitas mengalami penurunan tipis menjadi 8,8 persen. Namun pada survei Agustus 2018, elektabilitasnya tinggal 7,8 persen.

Sementara kedua partai di atasnya, yakni PDI-P dan Gerindra justru mengalami tren kenaikan. PDI-P misalnya, dari 24,9 persen pada Juli 2018, menjadi 26,1 persen pada Agustus 2018.

Hal serupa juga terjadi pada Gerindra. Pada Juli 2018, elektabilitasnya hanya 15,6 persen, namun pada Agustus 2018 menjadi 18, 7 persen.

Baca juga: Idrus Marham Rela Dipecat dari Keanggotaan Golkar

Sementara elektabilitas partai lainnya berada di bawah 6 persen. Hal lain yang menjadi perhatian, yakni tingginya pemilih yang belum menentukan pilihan mencapai 19,7 persen.

Survei Alvara Research Center dilakukan pada 12-18 Agustus 2018. Metode yang digunakan yakni multistage random sampling di 34 provinsi.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka kepada responden sebanyak 1.500 orang dengan usia di atas 17 tahun.

Baca juga: Internal Golkar Pecah, Sebagian Kader Berpotensi Dukung Prabowo-Sandiaga

Adapun margin of error survei Alvara Research Center tersebut yakni 2,9 persen.

Berikut urutan elektabilitas partai politik berdasarikan survei Alvara:

1. PDI-P (26,1 persen)

2. Partai Gerindra (18,7 persen)

3. Partai Golkar (7,8 Persen)

Halaman:


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com