Tiga Menteri Masuk dalam Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 20/08/2018, 18:24 WIB
Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGCalon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018). Selain pasangan Jokowi-Maruf Amin, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Senin 13 Agustus. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan satu diantara syarat wajib yang diberlakukan KPU bagi capres dan cawapres untuk mengikuti Pilpres mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga menteri Kabinet Kerja masuk dalam daftar anggota tim sukses bakal capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Mereka ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

“Mengingat seluruh dokumen sudah diserahkan, persyaratan administrasi sudah diserahkan pada saat pendaftaran paslon, hari ini kami sekali lagi melengkapi susunan dan komposisi dari tim kampanye nasional," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Baca juga: Koalisi Jokowi-Maruf Serahkan Susunan Tim Kampanye ke KPU Tanpa Nama Ketua

Menteri Keuangan Sri MulyaniKOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Menteri Keuangan Sri Mulyani
Saat ditanya apakah nama-nama yang disetorkan KPU itu bersifat final, Hasto mengatakan sesuai peraturan KPU nama-nama itu bisa diubah sehari sebelum masuk masa kampanye.

"Berdasarkan peraturan KPU susunan ini masih bisa diperbaiki, sampai satu hari menjelang pelaksanaan hari kampanye, yaitu pada tanggal 21 September,” kata Hasto lagi.

Baca juga: Ketua KPU: Sekjen Parpol Koalisi Jokowi-Maruf Hanya Serahkan Perubahan Struktur Tim Kampanye

Diberitakan sebelumnya, Koalisi partai pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin belum menyerahkan nama ketua tim kampanye nasional (TKN), meski telah menyerahkan susunan anggota tim kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Sekretaris Hasto, pihaknya belum menyerahkan nama ketua lantaran kesibukan Jokowi mengemban tugas negara. Sehingga, sampai saat ini nama ketua TKN masih dipertimbangkan.

"Jadi kami berkonsultasi dengan beliau," kata Hasto di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/8/2018).

"Beliau lebih mengutamakan bangsa dan negara sehingga untuk susunan tim kampanye yang kami serahkan hari ini belum memasukkan posisi Ketua TKN," sambungnya.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X