Kerugian Akibat Gempa di NTB Diperkirakan Mencapai Rp 7,45 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerugian akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Barat dan Bali diperkirakan mencapai Rp 7,45 triliun.

Angka tersebut sebagian besar dihitung dari kerusakan bangunan akibat gempa.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, angka ini masih akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya data dampak kerusakan yang masuk ke posko.

BNPB juga akan menghitung berapa besar kebutuhan yang diperlukan untuk pemulihan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

"Tim dari Kedeputian Rehabiitasi dan Rekontruksi BNPB masih melakukan hitung cepat dampak gempa," ujar Sutopo dalam keterangan tertulis, Rabu (15/8/2018).

Baca juga: Jokowi Instruksikan Bahan Bangunan Disuplai Besar-besaran ke NTB

Menurut Sutopo, kerusakan dan kerugian ini meliputi sektor permukiman Rp 6,02 triliun, sektor infrastruktur Rp 9,1 miliar, dan sektor ekonomi produktif Rp 570,55 miliar.

Kemudian, sektor sosial Rp 779,82 miliar dan lintas sektor Rp 72,7 miliar.

Data sementara, terdapat 71.962 unit rumah rusak, di mana 32.016 rusak berat, 3.173 rusak sedang, dan 36.773 rusak ringan.

Baca juga: 1.191 Korban Gempa Lombok Dapat Bantuan Stimulus Rumah Rusak

Kemudian, terdapat 671 unit fasilitas pendidikan rusak. Masing-masing 124 PAUD, 341 SD, 95 SMP, 55 SMA, 50 SMK, dan 6 SLB.

"Sektor permukiman adalah penyumbang terbesar dari kerusakan dan kerugian akibat bencana yaitu mencapai 81 persen," kata Sutopo.

Selain itu, terdapat kerusakan 52 unit fasilitas kesehatan (1 rumah sakit, 11 puskesmas, 35 pustu, 4 polindes, 1 gedung farmasi), 128 unit fasilitas peribadatan (115 masjid, 10 pura, 3 pelinggih), 20 unit perkantoran, 6 unit jembatan, dan jalan-jalan rusak dan ambles akibat gempa.

Menurut Sutopo, pembangunan kembali akan dilakukan di lima sektor yaitu, permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor. Sebagian besar pendanaan berasal dari pemerintah pusat.

Namun, menurut Sutopo, bantuan dari dunia usaha dan masyarakat sangat diperlukan untuk pemulihan ini. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilakukan selama dua tahun.

"Masyarakat, Pemda NTB dan Pemda kabupaten/kota terdampak harus segera bangkit. Perlu waktu untuk memulihkan kembali. Pemerintah pusat akan selalu mendampingi dan memberikan bantuan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi nanti," kata Sutopo.