Tarif Grab dan Go-jek Naik, Menhub Harap Tak Ada Demo Saat Pembukaan Asian Games

Kompas.com - 15/08/2018, 11:36 WIB
Sejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para  pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik langkah dua perusahaan penyedia layanan ojek online, Go-jek dan Grab, yang telah menaikkan tarif per kilometer.

Ia berharap, dengan kenaikan tarif tersebut para pengemudi ojek online membatalkan niat untuk berdemo saat pembukaan Asian Games pada 18 Agustus 2018.

"Kita harapkan, kan sudah nggak ada lagi masalah. Masalahnya kan tarif," kata Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Baca juga: Go-jek Naikkan Tarif Per Kilometer Mitra Pengemudi

Grab sebelumnya telah menaikkan argo minimum setiap perjalanan dari Rp 5.000 menjadi Rp 7.000.

Artinya, tarif per kilometer untuk perjalanan jarak pendek naik dari Rp 1.600 menjadi Rp 2.300.

Sementara itu, Gojek menaikkan tarif menjadi Rp 2.200-Rp 3.300 per kilometer untuk tarif jarak dekat.

Sebelumnya, tarif yang dipatok Rp 1.600 per kilometer untuk jarak dekat.

Baca juga: Grab Naikkan Tarif, Ojek Online Tetap Jadwalkan Demo Saat Asian Games

Budi menilai, tarif terbaru yang diterapkan oleh Go-jek dan Grab sudah menjadi jalan tengah bagi pengemudi dan pengguna ojek online.

"Saya kira tarif itu sesuai dengan keekonomiannya. Kalau di bawah kan kasian driver-nya, tapi kalau kemahalan kasian penumpangnya. Jadi saya pikir kalau Rp 2.300 sih okelah. Pas," kata dia.

Kendati ada kenaikan tarif, pengemudi ojek online yang tergabung dalam Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) tetap menjadwalkan aksi unjuk rasa pada Sabtu (18/8/2018) atau bertepatan dengan pembukaan Asian Games.

Baca juga: Ojek Online Tetap Aksi Saat Asian Games meski Perusahaan Aplikator Telah Menaikkan Tarif

Anggota Presidium Garda Igun Wicaksono menyatakan, kenaikan tarif yang dilakukan Grab pada Selasa (7/8/2018) lalu tidak sesuai dengan tuntutan mereka.

"Tarif yang dia bilang naik adalah tarif rata-rata menurut algoritmanya Grab sendiri. Namun, fakta yang ada di lapangan, tarif dasar masih di angka Rp 1.200-Rp 1.800 per kilometer," kata Igun kepada Kompas.com, Kamis (9/8/2018).

Menurut Igun, tuntutan para pengemudi ojek online adalah mengembalikan tarif dasar ke angka Rp 3.000 per kilometer.

Kompas TV Go-jek menyatakan sudah mengerek tarif Go-jek antara 2.200 rupiah hingga 3.300 per kilometer untuk tarif jarak dekat atau di bawah 9 kilometer.


Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Azyumardi Azra Pilih Golput di Pilkada: Ungkapan Solidaritas bagi Korban Covid-19

Azyumardi Azra Pilih Golput di Pilkada: Ungkapan Solidaritas bagi Korban Covid-19

Nasional
KPU Bolehkan Peserta Pilkada 2020 Iklan Kampanye Lewat Media Daring dan Medsos

KPU Bolehkan Peserta Pilkada 2020 Iklan Kampanye Lewat Media Daring dan Medsos

Nasional
Paslon yang Positif Covid-19 di Tahap Pengundian Bakal Dapat Nomor Urut Sisa

Paslon yang Positif Covid-19 di Tahap Pengundian Bakal Dapat Nomor Urut Sisa

Nasional
20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

Nasional
Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Nasional
KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

Nasional
Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Nasional
KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

Nasional
Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Nasional
Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Nasional
Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Nasional
Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

Nasional
Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Nasional
KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X