PPP Yakin Mundurnya Asman Abnur Tak Akan Ganggu Kinerja Pemerintah

Kompas.com - 14/08/2018, 15:36 WIB
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, mundurnya Asman Abnur dari jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tak akan mengganggu kinerja pemerintah.

Pasalnya, menurut Arsul, jabatan menteri bukan sebagai pelaksana teknis kebijakan di suatu kementerian.

"Kalau menteri  itu kan sebetulnya peletak kebijakan, tidak melakukan kerja kerja teknis. Kalaupun ada gangguan itu sangat minimal sekali," ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Selain itu, lanjut Arsul, sepanjang komunikasi terus dilakukan maka proses penggantian posisi menteri tidak akan mengganggu kinerja pemerintah.

Baca juga: Jusuf Kalla Puji Kinerja Asman Abnur, tetapi...

Ia juga menilai proses pengunduran diri Asman dilakukan di saat yang tepat.

"Sepanjang prosesnya itu baik, misalnya proses mengundurkan diri dilakukan dengan timing yang tepat," kata Arsul.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Asman Abnur mengatakan telah menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kamis (14/8/2018) pagi tadi.

Ia menyampaikan keinginan untuk mundur dari kabinet.

Langkah tersebut ingin dia ambil karena Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

"Tadi pagi saya menghadap Pak Pratikno ingin menyampaikan kegalauan saya. Kan saya ini menteri dari PAN, sementara PAN ini tidak mendukung Pak Jokowi," ujar Asman kepada Kompas.com, Selasa (14/8/2018).

"Tentu saya harus berpikir jangan sampai saya jadi beban pemerintah, beban Pak Presiden. Kalau diperkenankan, saya mohon kalau bisa diizinkan untuk mundur," kata dia.

Kompas TV Penarikan tersebut juga akan membuat kinerja pemerintahan semakin jelas dan juga akan berpengaruh pada jelasnya garis antara kubu penguasa dan oposisi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Nasional
KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Nasional
Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Nasional
Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Nasional
Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.