100 Orang Ditunjuk Jadi Jubir Jokowi-Ma'ruf Amin

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai politik yang tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Kerja sudah mengajukan sejumlah kadernya untuk menjadi juru bicara pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2019.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan, bakal diadakan pelatihan bagi para jubir tersebut di Jakarta, Senin (13/8/2018).

"Masing-masing partai politik sudah mengajukan. PSI, misalnya mengajukan lima, ada yang mengajukan sebelas dan sebagainya. Total keseluruhannya ada 100 orang. Jadi Senin besok pukul 09.00 WIB akan diadakan pelatihan jubir," ujar Raja Juli ketika dijumpai di sebuah rumah di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/8/2018).

Baca juga: PKB Dorong Cak Imin Jadi Ketua Timses Jokowi-Maruf Amin

Para jubir akan mendapatkan pembekalan berupa informasi prestasi pemerintahan Jokowi di segala sektor.

"Misalnya, keberhasilan ekonomi Jokowi. Disampaikan data-data spesifik tentang angka kemiskinan, angka pengangguran, gini rasio dan sebagainya sekaligus janji apa yang akan ditawarkan Pak Jokowi ke depan," ujar Raja Juli.

Para jubir kemudian ditugaskan untuk menyebarkan informasi tersebut kepada khalayak melalui berbagai medium.

Baca juga: Cerita di Balik Kemeja Putih Jokowi Bersablon Bersih, Merakyat dan Kerja Nyata

Bahkan, mereka diharapkan membagikan informasi itu kepada para calon anggota legislatif yang akan bertarung di Pileg 2019 untuk kemudian disampaikan kembali kepada publik.

Raja Juli membantah jumlah itu terlalu banyak. Mengingat Indonesia yang luas serta setiap juru bicara akan menangani isu-isu spesifik, maka jumlah 100 jubir Jokowi-Ma'ruf dinilai cukup.

Bahkan, apabila diperlukan, jumlah itu masih bisa bertambah.

Baca juga: JK Bicara soal Tikungan Akhir Cawapres Jokowi

Saat ditanya mengenai siapa saja tokoh yang akan menjadi jubir itu, Raja Juli belum dapat mengungkapkannya.

"Nama-namanya sudah ada. Nanti dirilis secara khusus dan formal. Karena kini, masih ada mekanisme dari Pak Jokowi tentunya," ujarnya.