Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Prabowo Dinilai Tidak Solid karena Takut Kalah Sejak Awal

Kompas.com - 09/08/2018, 13:19 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menilai wajar jika koalisi partai penantang Joko Widodo pada Pilpres 2019 buyar jelang batas akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum.

Sebab, menurut dia, koalisi yang akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres tersebut memang tidak solid sejak awal.

“Kubu penantang Jokowi ini enggak solid dari awal karena mereka takut kalah. Mereka sadar sulitnya mengalahkan Jokowi yang petahana,” kata Lili saat dihubungi, Kamis (9/8/2018).

Baca juga: Kamis Malam, Prabowo Direncanakan Deklarasi Bersama Cawapresnya

Lili menyampaikan, PKS, PAN, dan Partai Demokrat sadar tidak memiliki figur yang mampu mengimbangi elektabilitas Jokowi.

Oleh karena itulah mereka mengajukan syarat mendapat posisi cawapres Prabowo.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli saat ditemui di Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).Reza Jurnaliston Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli saat ditemui di Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

 

Tujuannya semata-mata adalah untuk mengamankan perolehan suara partai politiknya masing-masing di pemilu legislatif.

Baca juga: Usai Bertemu Prabowo, SBY Gelar Rapat Darurat di Rumahnya

“Kubu penantang pasti mikirnya, daripada kalah enggak dapat apa-apa, mending ngotot mengajukan figur untuk cawapres. Semua mengajukan nama, jadinya alot,” ujar Lili.

Dengan mendapatkan posisi cawapres, kata Lili, partai politik berharap mendapat coattail effect atau efek ekor jas. Efek ini diharapkan dapat meningkatkan perolehan suara mereka pada Pileg 2019.

“Ini realistis, dari pada pilpres kalah terus partai enggak masuk parlemen, kan kayak sudah jatuh tertimpa tangga. Makanya mereka minta cawapres demi coattail effect,” ungkap Lili.

Baca juga: Gerindra: Hubungan Prabowo dan SBY Tak Boleh Terganggu

Jelang batas akhir pendaftaran capres dan cawapres ke KPU pada Jumat besok, belum ada kejelasan mengenai cawapres yang akan digandeng Prabowo.

Di Partai Gerindra, nama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menguat untuk mendampingi Prabowo.

Partai Demokrat siang ini tengah menggelar rapat darurat di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono. PAN juga tengah menggelar Rakernas untuk menentukan arah koalisi.

Baca juga: Prabowo dan SBY Bahas Tiga Hal, Salah Satunya soal Power Sharing

Sementara itu, PKS pun masih ngotot agar Prabowo menggandeng kadernya, Salim Segaf Al-Jufri, sesuai rekomendasi Ijtima Ulama. 

Kompas TV Hubungan koalisi Partai Demokrat dengan Partai Gerindra sempat memanas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com