Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[KLARIFIKASI] Kemendikbud Tegaskan Tak Sediakan Contoh Soal dan Jawaban Tes CPNS

Kompas.com - 09/08/2018, 10:38 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

klarifikasi

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa laman www.dikbud.info bukan laman resmi Kemendikbud.

Laman ini menyediakan contoh soal dan jawaban ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Laman dikbud.info bukan laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Laman dikbud.info bukan laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Informasi yang beredar

Di media sosial, khususnya Twitter, sejumlah netizen membagikan tautan dikbud.info yang berisi contoh soal dan jawaban seleksi CPNS.

Klarifikasi Kemendikbud

Saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (9/8/2018), staf Humas Kemendikbud, Seno Hartono, menegaskan, akun dikbud.info bukan laman resmi Kemendikbud.

“Ini bukan akun resmi Kemendikbud. Di-ignore saja,” kata Seno.

Seno menjelaskan, segala urusan terkait CPNS menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Kemenpan RB).

Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar dan tidak terbukti kebenarannya.

“Semua informasi tentang Kemendikbud dapat dilihat di laman resmi Kemendikbud dengan alamat www.kemdikbud.go.id,” ujar dia.

Sebelumnya, pada Rabu (8/8/2018) kemarin, Kemendikbud juga mengunggah klarifikasi soal ini melalui akun resmi Twitter-nya, @Kemdikbud_RI.

Seno mengatakan, Kemendikbud mendapatkan laporan soal adanya laman dikbud.info dari masyarakat.

"Kami sangat berterima kasih sekali atas informasi-informasi yang diberikan oleh masyarakat,” ujar Seno.

Baca juga:
Benarkah Kemendikbud Bagi-bagi Soal dan Jawaban CPNS 2018? 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com