Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BKN Tegaskan Tak Pernah Terbitkan Buku Simulasi Soal Tes CPNS

Kompas.com - 30/07/2018, 16:24 WIB
Mela Arnani,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan tidak pernah menerbitkan buku simulasi soal yang berkaitan dengan CPNS 2018.

Penegasan ini disampaikan BKN menanggapi pertanyaan yang disampaikan sejumlah warganet terkait buku panduan tes CPNS, yang di-mention ke akun resmi twitter BKN, @BKNgoid.

Salah satu warganet, Rima Yunita, @Rima_Yunitarima, menanyakan bagaimana caranya jika dia ingin belajar mengenai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang menjadi bagian yang diuji pada Seleksi Kemampuan Dasar (SKD).

Penjelasan BKN

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, soal-soal simulasi Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) BKN hanya disediakan melalui web yang telah disediakan, yakni cat.bkn.go.id.

"BKN tidak pernah menerbitkan buku tentang soal-soal SKD CAT BKN. Satu-satunya akses untuk publik adalah melalui simulasi di web cat.bkn.go.id," kata Ridwan kepada Kompas.com, Senin (30/7/2018).

Informasi ini juga disampaikan BKN melalui akun resmi Twitter-nya.

"Sekali lagi mimin infokan bahwa kami tidak pernah menerbitkan buku tes CPNS yang berisi soal-soal CAT-BKN. Kenapa? karena setiap tahun soal-soal tersebut berganti dan setelah selesai dibuat langsung dikunci oleh Lembaga terkait dan BKN juga tidak mengetahui isi soalnya," demikian bunyi twit-nya.

BKN juga menyampaikan bahwa soal-soal akan diacak secara otomatis oleh sistem saat penyelenggaraan SKD menggunakan CAT BKN.

BKN menyarankan, jika ingin belajar mengenai soal-soal ini, masyarakat dapat belajar dari kisi-kisi TIU, TWK, dan TKP yang ada dalam peraturan.

Pengakuan HAKI

Selain itu, Ridwan juga menyampaikan bahwa sistem CAT BKN sudah mendapatkan pengakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

"Kami ingin mengingatkan semua pihak bahwa sistem CAT BKN sudah didaftarkan ke Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan sudah mendapat pengakuan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)," ujar dia.

Hal tersebut membuat semua simbol, logo, dan segala hal yang menyangkut sistem CAT BKN tidak dapat digunakan dan di klaim oleh pihak lain.

"Oleh karena itu, semua simbol, logo dan lainnya dari sistem CAT BKN tidak dapat digunakan dan diklaim oleh pihak lain," lanjut Ridwan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com