Kompas.com - 09/08/2018, 09:41 WIB
Joko Widodo dan Mahfud MD. Foto diambil saat Jokowi yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta dan mantan Ketua MK Mahfud MD hadir dalam acara diskusi bersama aktivis Nahdlatul Ulama di Hotel Lumire, Jakarta Pusat, 12 Maret 2014. KOMPAS.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADOJoko Widodo dan Mahfud MD. Foto diambil saat Jokowi yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta dan mantan Ketua MK Mahfud MD hadir dalam acara diskusi bersama aktivis Nahdlatul Ulama di Hotel Lumire, Jakarta Pusat, 12 Maret 2014.

JAKARTA, KOMPAS.com — Siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019? Boleh dibilang, hanya Jokowi sendiri yang mengetahuinya.

Mungkin ketua umum partai politik koalisi pendukungnya juga mengetahui. Namun, nyata- nyatanya masih ada saja ketum parpol yang berharap dirinya dipilih menjadi pendamping Jokowi.

Bukankah pupus sudah harapan andaikata mengetahui siapa yang dipilih Jokowi menjadi cawapresnya?

Petunjuk Gus Romi

Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy atau Gus Romy saat mengisi workshop Aplikasi Keuangan Desa di Pendopo Pemkab Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (4/5/2018).KOMPAS.com/Iqbal Fahmi Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy atau Gus Romy saat mengisi workshop Aplikasi Keuangan Desa di Pendopo Pemkab Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (4/5/2018).
Namun, di tengah teka- teki ini, pernyataan Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), boleh dijadikan petunjuk. Mari kita berangkat dari petunjuk itu.

Jauh-jauh hari, Gus Romi, demikian Romahurmuziy akrab disapa, telah mengungkapkan 10 nama yang dipertimbangkan sebagai cawapres Jokowi.

Sepuluh nama itu yakni Ma'ruf Amien, Mahfud MD, Moeldoko, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti, dirinya sendiri Romahurmuziy, Chairul Tanjung, dan Din Sayamsuddin.

Sejumlah analisis pun merebak bak musim hujan, mewarnai panggung politik nasional kini.

Baca juga: Ketum PPP Buka-bukaan soal Sosok Cawapres Jokowi

Dari kubu PKB, tentu menyebarkan opini Muhaimin-lah yang paling cocok mendampingi Jokowi. Demikian pula dari Golkar yang mendorong terpilihnya Airlangga. Sementara di luar itu, memiliki jagoannya masing-masing dengan berbagai landasan argumentasi.

Keriuhan itu lagi-lagi hanya menyisakan tanya, lantas siapa sebenarnya yang dipilih Jokowi?

Menjelang penutupan pendaftaran capres cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (8/8/2018) pagi, Gus Romi kembali menyebarkan petunjuk.

Baca juga: PDI-P Sebut Ada Dinamika di PBNU Terkait Cawapres Jokowi

Melalui akun Twitter-nya, Gus Romi menulis, "siapa cawapresnya? Yang jelas dia melengkapi pelangi NKRI di mana presiden dan wapres selalu mengikuti pola nasionalis-religius sebagaimana sejak Desember 2017 lalu secara konsisten saya sampaikan".

Petunjuk Gus Romi tidak berhenti sampai di situ.

Beberapa menit setelah unggahan pertama, ia mengunggah lagi, "dia juga mewakili warna religiusitas ormas Islam terbesar di Indonesia serta sudah malang melintang dalam aneka jabatan publik sejak reformasi. Dan yang pasti, seperti yang sudah saya tegaskan, tidak akan keluar dari 10 nama yang saya pernah sampaikan Juli lalu. Siapa hayo? Selamat menebak".

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 Bagi Semua Negara

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 Bagi Semua Negara

Nasional
Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Nasional
Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Nasional
Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Nasional
Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Nasional
Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Nasional
Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Nasional
Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Nasional
Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Nasional
Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X