Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut Ada Dinamika di PBNU Terkait Cawapres Jokowi

Kompas.com - 08/08/2018, 22:03 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyebut ada dinamika di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait pemilihan calon wakil presiden bagi Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi isu bahwa PBNU keberatan apabila Mahfud MD dipilih sebagai cawapres Jokowi.

"Ini kan dinamika yang biasa terjadi jelang penetapan. Kami mendengarkan, memperhatikan hal tersebut," kata Hasto di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Menurut Hasto, koalisi Jokowi tentunya akan mendengar masukan yang berkembang dari berbagai pihak, termasuk dari PBNU.

Baca juga: Romy: Cawapres Jokowi Berinisial M

Menurut dia, Megawati Soekarnoputri juga terus melakukan komunikasi intensif dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin.

Apalagi, ketiganya bersama Mahfud MD juga sama-sama bertugas sebagai Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP).

"Sehingga seluruh aspirasi tentu saja itu bagian dari dinamika politik menjelang penetapan capres cawapres, dan itu menjadi biasa," kata dia.

Mengenai sosok Mahfud yang dianggap tidak mewakili NU, Hasto enggan berkomentar. Ia mengaku tidak bisa memberikan penilaian apakah seorang mewakili NU atau tidak.

Sementara saat ditanya apakah nama Mahfud MD yang belakangan menguat akan dievaluasi karena dinamika yang terjadi di PBNU, menurut Hasto, hal tersebut kembali kepada Jokowi.

"Pada prinsipnya kami hormati hak politik presiden, siapapun yang jadi pendamping Jokowi harus bisa kerja sama dengan baik," ujarnya.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin mengatakan jika calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo bukan kader NU, maka NU memiliki opsi untuk tidak menyukseskannya.

Baca juga: Sinyal dari Romahurmuziy, Apakah Mahfud MD Cawapres Jokowi?

Hal tersebut disampaikan saat pertemuan elite-elite NU di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (8/8/2018) sore. Pertemuan dihadiri oleh Ketua PBNU Said Aqil, Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

"Kalau Cawapres bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut 'tali wondo' menyukseskan," ujar Robikin seperti seperti dikutip tribunnews.com.

Sementara itu, Said Aqil menegaskan bahwa Mahfud bukan lah kader NU. Dia mengatakan, sosok Mahfud bukan dan belum pernah menjadi kader NU walaupun latar belakang keluarganya secara budaya masuk dalam lingkup NU.

"Pak Mahfud orang yang belum pernah menjadi kader NU. Di PBNU juga belum pernah, walaupun background keluarganya NU secara kultural NU, tapi belum pernah jadi aktivis NU. Beda dengan Sekjen (PBNU)," terangnya.

Kompas TV Jokowi juga masih enggan menjelaskan rencana pertemuannya dengan Ketua Umum Parpol pendukunganya nanti malam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com