PDI-P Sebut Ada Dinamika di PBNU Terkait Cawapres Jokowi

Kompas.com - 08/08/2018, 22:03 WIB
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam sebuah diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (3/8/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam sebuah diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (3/8/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Hasto Kristiyanto menyebut ada dinamika di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait pemilihan calon wakil presiden bagi Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi isu bahwa PBNU keberatan apabila Mahfud MD dipilih sebagai cawapres Jokowi.

"Ini kan dinamika yang biasa terjadi jelang penetapan. Kami mendengarkan, memperhatikan hal tersebut," kata Hasto di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Menurut Hasto, koalisi Jokowi tentunya akan mendengar masukan yang berkembang dari berbagai pihak, termasuk dari PBNU.

Baca juga: Romy: Cawapres Jokowi Berinisial M

Menurut dia, Megawati Soekarnoputri juga terus melakukan komunikasi intensif dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin.

Apalagi, ketiganya bersama Mahfud MD juga sama-sama bertugas sebagai Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP).

"Sehingga seluruh aspirasi tentu saja itu bagian dari dinamika politik menjelang penetapan capres cawapres, dan itu menjadi biasa," kata dia.

Mengenai sosok Mahfud yang dianggap tidak mewakili NU, Hasto enggan berkomentar. Ia mengaku tidak bisa memberikan penilaian apakah seorang mewakili NU atau tidak.

Sementara saat ditanya apakah nama Mahfud MD yang belakangan menguat akan dievaluasi karena dinamika yang terjadi di PBNU, menurut Hasto, hal tersebut kembali kepada Jokowi.

"Pada prinsipnya kami hormati hak politik presiden, siapapun yang jadi pendamping Jokowi harus bisa kerja sama dengan baik," ujarnya.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin mengatakan jika calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo bukan kader NU, maka NU memiliki opsi untuk tidak menyukseskannya.

Baca juga: Sinyal dari Romahurmuziy, Apakah Mahfud MD Cawapres Jokowi?

Hal tersebut disampaikan saat pertemuan elite-elite NU di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (8/8/2018) sore. Pertemuan dihadiri oleh Ketua PBNU Said Aqil, Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

"Kalau Cawapres bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut 'tali wondo' menyukseskan," ujar Robikin seperti seperti dikutip tribunnews.com.

Sementara itu, Said Aqil menegaskan bahwa Mahfud bukan lah kader NU. Dia mengatakan, sosok Mahfud bukan dan belum pernah menjadi kader NU walaupun latar belakang keluarganya secara budaya masuk dalam lingkup NU.

"Pak Mahfud orang yang belum pernah menjadi kader NU. Di PBNU juga belum pernah, walaupun background keluarganya NU secara kultural NU, tapi belum pernah jadi aktivis NU. Beda dengan Sekjen (PBNU)," terangnya.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
Mendagri Imbau Dana Desa Digunakan untuk Bangun Perpustakaan

Mendagri Imbau Dana Desa Digunakan untuk Bangun Perpustakaan

Nasional
Mendagri: Dampak Corona, Presiden Jokowi Minta Daerah Segera Belanjakan Anggaran

Mendagri: Dampak Corona, Presiden Jokowi Minta Daerah Segera Belanjakan Anggaran

Nasional
Kemenkes Terjunkan Tim Kesehatan untuk Dampingi WNI yang Diobservasi di Sebaru Kecil

Kemenkes Terjunkan Tim Kesehatan untuk Dampingi WNI yang Diobservasi di Sebaru Kecil

Nasional
Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Nasional
'Outbreak' Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

"Outbreak" Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

Nasional
Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Nasional
Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Nasional
Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Nasional
Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Nasional
Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Nasional
Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Nasional
Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Nasional
Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X