Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Klaim Pemilihan Cawapres Libatkan KPK, Jubir KPK Membantah

Kompas.com - 08/08/2018, 20:06 WIB
Ihsanuddin,
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengklaim telah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memilih calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

"Melibatkan (KPK)," kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Kendati demikian, Jokowi belum mau mengungkapkan siapa sosok cawapresnya. Ia meminta wartawan untuk sabar menunggu sampai satu-dua hari ke depan.

Jokowi memastikan bahwa ia dan cawapresnya akan mendaftarkan diri ke KPU pada besok atau lusa, sebelum pendaftaran pasangan capres dan wapres ditutup

"Sabar sedikit," kata dia.

Baca juga: Jokowi Mengaku Tak Masalah Koalisi Gemuk

Jokowi hanya memberi bocoran bahwa cawapresnya berinisial M.

Ada sejumlah kandidat berinisial M yang masuk bursa seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Panglima TNI Moeldoko, Ketua Majelis Ma'ruf Amin, dan Wapres Muhammad Jusuf Kalla.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah membantah ada permintaan dari Jokowi untuk mengecek latar belakang kandidat cawapres.

"Tadi saya sudah pastikan dan cek di alur persuratan KPK itu tidak ada permintaan background check terkait dengan nama-nama cawapres tersebut," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu sore.

Kompas TV Jusuf Kono harus menyediakan waktunya untuk berfoto secara bergantian dengan para peserta deklarasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com