Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Usul 6 Poin Nawacita ke-2 untuk Jokowi

Kompas.com - 06/08/2018, 15:50 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengusulkan enam poin Nawacita kedua untuk Presiden Joko Widodo.

Usul itu disampaikan saat Jokowi menerima 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/8/2018) siang.

"Kami doakan Bapak dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya mendapat berkah, ridho dari Allah SWT. Dan untuk Nawacita kedua kalau bisa kami memberi enam poin masukan," kata Haedar.

Baca juga: Senin Malam, Para Sekjen Partai Koalisi Jokowi Bahas Nawacita Jilid 2

Poin pertama adalah menjadikan nilai agama sebagai nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, sebagai wujud sila pertama, ketuhanan yang maha esa.

"Kami yakin dengan nilai agama yang hidup, bangsa ini akan semakin kokoh," kata Haedar.

Poin kedua, adalah menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofi, alam pikir seluruh bangsa dan negara. Poin ketiga, menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan sosial sebagai usaha untuk mengatasi kesenjangan sosial.

"Kita ingin wujudkan apa yang Pak Jokowi sebut sebagai new economic policy, berbasis keadilan sosial dan mewujudkan pemerataan. Saya yakin dengan penguatan infrastruktur yang berhasil, akan jadi modal pemerintah kedepan," ucap Haedar.

Baca juga: Muhammadiyah: Bangsa Jangan Pecah karena Beda Pilihan Politik

Mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga Indonesia bisa menjadi bangsa yang kokoh dan berkemajuan menjadi poin keempat yang diusulkan. Poin kelima adalah penguatan daya saing SDM untuk berkompetisi di ranah global.

"Dan inilah pentingnya restrrukturisasi pendidikan nasional," kata dia.

Poin terakhir, adalah sikap proaktif untuk dunia Islam. Ia berharap Islam menjadi kekuatan Indonesia di samping politik bebas aktif dan melahirkan kekuatan baru sebagai bangsa Muslim terbesar di dunia.

Kompas TV Din Syamsuddin berpesan kepada umat islam untuk tidak terjebak dalam penilaian hitam dan putih kepada calon presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com