Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Sebut Ada 100 Juta Orang Miskin, Istana Minta Lihat Data Tanpa Asumsi

Kompas.com - 31/07/2018, 10:44 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Istana Kepresidenan meminta Ketua Umum Partai Demokrat tidak mengeluarkan asumsi soal jumlah orang miskin di Indonesia yang disebut mencapai 100 juta orang.

Istana meminta SBY bicara berdasarkan data.

"Lihat saja data statistik. Kan barusan survei. Jadi ini jangan asumsi," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Baca juga: SBY: Presiden Selanjutnya Harus Mampu Atasi Kemiskinan 100 Juta Orang

Pratikno mengatakan, ia tidak hapal berapa jumlah orang miskin di Indonesia saat ini. Namun, survei terakhir yang dirilis Badan Pusat dan Statistik (BPS) menunjukkan angkanya jauh lebih rendah dari yang disebutkan SBY.

"Lihat saja data statistik, saya tidak hapal angkanya, tapi lihat rilis BPS yang terakhir," kata Pratikno.

Baca juga: Membandingkan Angka Kemiskinan dari Era Soeharto hingga Jokowi

BPS sebelumnya mencatat adanya penurunan angka kemiskinan per Maret 2018. Angka kemiskinan mencapai 9,8 persen, hal ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia kemiskinan berada di level single digit.

Baca juga: Serahkan Cawapres ke Prabowo, SBY Hanya Beri Satu Syarat

Pada Maret 2018, menurut BPS, persentasenya sebesar 10,64 persen. Jumlah orang yang masuk kategori miskin menurun dari 27,7 juta jiwa pada Maret 2017 menjadi 25,95 juta jiwa pada Maret 2018.

Angka ini berbeda dari jumlah orang miskin yang disebut SBY saat jumpa pers di rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Senin kemarin.

SBY saat itu menyebut, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 100 juta orang.

Baca juga: Tiket Gratis dari SBY untuk Prabowo...

Oleh karena itu, SBY berharap Prabowo dan pendampingnya nanti, jika memenangi Pilpres 2019, harus menaruh perhatian pada nasib 100 juta orang miskin itu.

"Kami sepakat bahwa persoalan yang dihadapi mereka itulah yang harus dijadikan prioritas pemimpin dan pemerintahan mendatang untuk mengatasinya secepat-cepatnya," ujar SBY yang berdiri di samping Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com