Polemik DKN dan Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu

Tak penuhi akuntabilitas

Direktur Eksekutif Human Rights Working Group ( HRWG) Muhammad Hafiz menilai, DKN tidak dapat digunakan untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Menurut dia, kasus hukum terkait pelanggaran HAM semestinya tidak diintervensi oleh instansi pemerintahan.

"DKN yang diarahkan untuk mendorong rekonsiliasi justru tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, karena secara hukum instansi kementerian tidak patut mengintervensi perkara penegakan hukum," ujar Hafiz kepada Kompas.com, Sabtu (9/6/2018).

Menurut Hafiz, DKN tak memiliki kewenangan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Sebab, DKN tidak memenuhi unsur independen dan akuntabilitas suatu badan penyelesaian perkara hukum.

Baca juga: HRWG: Dewan Kerukunan Nasional Tak Miliki Kewenangan Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Presiden Jokowi sendiri sempat meminta pendapat Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia terkait pembentukan DKN.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kemudian mengingatkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penyelesaian pelanggaran HAM berat semula bisa ditempuh dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Aturan hukum terkait KKR pun sempat dibuat dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Akan tetapi, undang-undang itu kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Taufan mengingatkan, jika ada "KKR" lainnya yang akan dibentuk misalnya seperti DKN, maka harus ada langkah-langkah pengungkapan kebenaran dari peristiwa pelanggaran HAM berat.

Setelah itu harus ada pernyataan penyesalan atau maaf atas nama negara kepada korban dan seluruh masyarakat Indonesia. Terakhir, upaya rekonsiliasi maupun rehabilitasi terhadap korban maupun keluarganya.

"Itu yang kami tekankan tadi, sekaligus di akhir kami meminta perhatian bapak Presiden untuk reformasi tata kelola Komnas HAM yang sedemikian lama kurang begitu diperhatikan," kata dia.

Baca: Jokowi Minta Pendapat Komnas HAM Soal Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional