Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta Tak Maju sebagai Caleg pada Pemilu 2019, Ini Kata PKS

Kompas.com - 21/07/2018, 10:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyatakan, mantan Presiden PKS Anis Matta tidak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Kepastian ini diketahui PKS lantaran Anis Matta tak mengembalikan formulir pendaftaran ke partai. Hidayat membantah kabar yang menyatakan bahwa PKS menolak pengajuan Anis Matta sebagai caleg.

"Tidak kembalikan formulir berarti tak penuhi syarat. Kami tak dalam posisi menolak," kata Hidayat dalam acara halal bihalal Fraksi PKS di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Meski demikian, menurut Hidayat Nur Wahid, PKS mengapresiasi putusan Anis Matta tersebut.

"PKS apresiasi termasuk meminta beliau untuk menjadi anggota dewan dan beliau memilih untuk tidak," kata Hidayat.

Saat ditanya apakah Anis tak mengembalikan formulir pendaftaran lantaran tak bersedia menandatangani surat pengunduran diri dari keanggotaan di DPR jika diperintahkan partai, Hidayat mengaku tak mengetahuinya.

Baca juga: Politisi PKS Bantah Ada Pemecatan Loyalis Anis Matta

Ia menambahkan, PKS sama sekali tak pernah menolak pendaftaran Anis Matta sebagai caleg jika bersedia menandatangani surat pengunduran diri tersebut.

Menurut Hidayat, permintaan PKS kepada para caleg yang diajukan itu terbilang wajar. Sebab, semua pihak yang hendak mencalonkan diri sebagai caleg dari PKS harus mematuhi aturan partai.

"Kami dalam posisi inilah syarat sebagai calon anggota dewan dari PKS yang perlu ditandatangani. Saya juga termasuk yang tanda tangan. Terus apa masalahnya. Itu kemudian lanjut di pencalonan. Kalau kemudian tidak mengembalikan berarti tidak memenuhi syarat," kata dia.

Sebelumnya, mantan politisi PKS Fahri Hamzah mengunggah surat berlogo PKS yang meminta bakal caleg terpilih nantinya harus siap mengundurkan diri kapan pun.

Surat tersebut diunggah Fahri di akun Twitter pribadinya pada Minggu (1/7/2018) kemarin.

Fahri menyebut surat tersebut dikeluarkan DPP PKS untuk menghindari terulangnya kasus seperti dirinya.

PKS sempat memecat Fahri dan mencopotnya sebagai pimpinan DPR. Namun, pemecatan gagal setelah Fahri membawanya ke ranah hukum.

"Saya dengar surat itu diinspirasi ketidakmampuan PKS dalam menggusur saya," kata Fahri melalui pesan singkat, Rabu (4/7/2018).

Baca juga: Fahri Hamzah: Kami Deklarasi PKS 1998, 2018 Mungkin Innalillahi...

Fahri juga menyatakan adanya sebagian loyalis Anis Matta yang seolah disingkirkan dari kepengurusan PKS saat ini.

Sementara itu Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai surat kesediaan pengunduran diri kapan pun yang harus ditandatangani bakal caleg PKS merupakan hal yang berlaku di partai lain.

Hal itu disampaikan Mardani menanggapi foto surat tersebut yang diunggah politisi PKS Fahri Hamzah di akun twitter pribadinya.

Namun, saat ditanya ihwal kebenaran surat itu, Mardani mengaku tak tahu.

"Saya tanya ke Pak Hakim, Wasekjen, belum dijawab surat itu benar atau tidak. Jadi kalau mau tanya bener atau tidaknya tanya Pak Hakim. Tapi kalau mau tanya ke saya, kalau saya pribadi menilai kebijakan semua partai sama. Bukan cuma PKS. Semua partai membuat safety net," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

"Sehingga semuanya tanda tangani. Kasus Pak Fahri kan jadi preseden. Mahyudin melakukan yang sama. Honing Sani PDI-P melakukan yang sama," kata dia.

Kompas TV Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah enggan maju kembali sebagai anggota DPR di periode berikutnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com