Kompas.com - 18/07/2018, 08:58 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) melakukan salam komando dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) seusai mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017). Pertemuan kedua petinggi partai tersebut di antaranya menyikapi disahkannya UU Pemilu pada Sidang Paripurna DPR pekan lalu, dimana empat fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS menolak penggunaan Presidential Treshold dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) melakukan salam komando dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) seusai mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017). Pertemuan kedua petinggi partai tersebut di antaranya menyikapi disahkannya UU Pemilu pada Sidang Paripurna DPR pekan lalu, dimana empat fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS menolak penggunaan Presidential Treshold dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/7/2018) malam ini batal digelar. Sebab, SBY yang semula dijadwalkan sebagai tuan rumah mengalami kelelahan.

"Pertemuan SBY dengan Prabowo diundur karena Pak SBY kelelahan sehabis dari Pacitan dan Yogya," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan saat dihubungi, Rabu (18/7/2018).

Menurut Syarief, SBY bahkan harus dirawat di rumah sakit karena kondisi kesehatannya menurun. Oleh karena itu, pertemuan akan dijadwalkan ulang.

"(SBY) sedang dirawat sejak 17 Juli di RSPAD," kata dia.

Baca juga: PKS Tak Permasalahkan Rencana Pertemuan Prabowo-SBY

Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyatakan bakal ada kejutan dalam pertemuan antara SBY dan Prabowo.

"Tanggal 18 (Juli) kami siapkan pertemuan antara SBY dan Prabowo. Akan penuh kejutan," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/7/2018).

Ia menambahkan, pertemuan SBY dengan Prabowo bertujuan untuk mempertajam pertimbangan Demokrat untuk memilih ketiga opsi yang telah ditetapkan partainya.

Ketiga opsi yang ditetapkan Demokrat yakni bergabung bersama koalisi Presiden Joko Widodo, mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, atau mengusung pasangan calon selain keduanya.

Baca juga: SBY: Saat Jokowi dan Prabowo Umumkan Cawapres Jadi Game Changer

Namun, dengan bergabungnya PKB ke Jokowi, praktis opsi mengusung pasangan calon di luar keduanya bakal sulit. Kecuali, ada satu partai yang telah bergabung di koalisi Jokowi keluar dan berkenan berkoalisi dengan Demokrat.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengatakan, partainya terbuka dengan semua, termasuk Partai Demokrat.

Rencana untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat terus dipertimbangkan.

"Kami sangat mengetahui bahwa Pak SBY dan Demokrat itu tentunya menginginkan Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) untuk mendapatkan tempat yang sangat dipertimbangkan oleh koalisi kami yang dipimpin Gerindra," ujar Sandiaga.

Kompas TV Sementara, Syarief Hasan menyatakan, jika menjadi cawapres, AHY akan mampu mendongkrak elektabilitas siapapun capres yang didampinginya.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Nasional
Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Nasional
Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Nasional
Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Nasional
KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.