SBY Jatuh Sakit, Pertemuan dengan Prabowo Diundur

Kompas.com - 18/07/2018, 08:58 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) melakukan salam komando dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) seusai mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017). Pertemuan kedua petinggi partai tersebut di antaranya menyikapi disahkannya UU Pemilu pada Sidang Paripurna DPR pekan lalu, dimana empat fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS menolak penggunaan Presidential Treshold dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) melakukan salam komando dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) seusai mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017). Pertemuan kedua petinggi partai tersebut di antaranya menyikapi disahkannya UU Pemilu pada Sidang Paripurna DPR pekan lalu, dimana empat fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS menolak penggunaan Presidential Treshold dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/7/2018) malam ini batal digelar. Sebab, SBY yang semula dijadwalkan sebagai tuan rumah mengalami kelelahan.

"Pertemuan SBY dengan Prabowo diundur karena Pak SBY kelelahan sehabis dari Pacitan dan Yogya," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan saat dihubungi, Rabu (18/7/2018).

Menurut Syarief, SBY bahkan harus dirawat di rumah sakit karena kondisi kesehatannya menurun. Oleh karena itu, pertemuan akan dijadwalkan ulang.

"(SBY) sedang dirawat sejak 17 Juli di RSPAD," kata dia.

Baca juga: PKS Tak Permasalahkan Rencana Pertemuan Prabowo-SBY

Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyatakan bakal ada kejutan dalam pertemuan antara SBY dan Prabowo.

"Tanggal 18 (Juli) kami siapkan pertemuan antara SBY dan Prabowo. Akan penuh kejutan," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/7/2018).

Ia menambahkan, pertemuan SBY dengan Prabowo bertujuan untuk mempertajam pertimbangan Demokrat untuk memilih ketiga opsi yang telah ditetapkan partainya.

Ketiga opsi yang ditetapkan Demokrat yakni bergabung bersama koalisi Presiden Joko Widodo, mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, atau mengusung pasangan calon selain keduanya.

Baca juga: SBY: Saat Jokowi dan Prabowo Umumkan Cawapres Jadi Game Changer

Namun, dengan bergabungnya PKB ke Jokowi, praktis opsi mengusung pasangan calon di luar keduanya bakal sulit. Kecuali, ada satu partai yang telah bergabung di koalisi Jokowi keluar dan berkenan berkoalisi dengan Demokrat.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengatakan, partainya terbuka dengan semua, termasuk Partai Demokrat.

Rencana untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat terus dipertimbangkan.

"Kami sangat mengetahui bahwa Pak SBY dan Demokrat itu tentunya menginginkan Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) untuk mendapatkan tempat yang sangat dipertimbangkan oleh koalisi kami yang dipimpin Gerindra," ujar Sandiaga.

Kompas TV Sementara, Syarief Hasan menyatakan, jika menjadi cawapres, AHY akan mampu mendongkrak elektabilitas siapapun capres yang didampinginya.


Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Nasional
Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Nasional
Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X